Tag Archives: Dapil DKI Jakarta

DPR dan DPD DAPIL DKI JAKARTA Minta Pembangunan BKT Dipercepat

Hasil “napak tilas” kemarin  (Rabu / 10 Desember 2008) saya ikut rombongan Paguyuban Anggota DPR Lintas Fraksi dan DPD-RI Daerah pemilihan Prov. DKI Jakarta menyusuri proyek Banjir Kanal Timur selama seharian penuh .
————————–————————–————————–—————

Para Anggota DPR dan DPD Dapil DKI Jakarta minta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Departemen Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat proses pembebasan lahan dan pembangunan fisik proyek Banjir Kanal Timur (BKT).

bkt-101
Beginilah kondisi sebagian lahan yang telah berhasil dibebaskan

Wakil rakyat di Senayan berharap, proyek raksasa penanggulangan bencana banjir itu bisa diselesaikan pada akhir 2009.

Dengan demikian, mulai tahun 2010, banjir yang setiap tahun menggerus sebagian besar wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dapat diminimalisasi.

Ketua DPR HR Agung Laksono yang memimpin Rombongan menyatakan, pembebasan tanah dan bangunan milik masyarakat yang menjadi kewenangan Pemprov DKI, yang bertahun-tahun menjadi masalah krusial, secara umum segera diselesaikan. Demikian pula teknis pembangunannya, menurut Departemen PU, tidak ada yang sulit.

bkt-3
Sedang mendapat penjelasan dari Dirjen Sumber Daya Air & Sungai Dept. PU

“Jika 28 persen lagi sisa tanah dan bangunan milik masyarakat bisa dibebaskan awal tahun depan, atau paling lambat April 2009, kemudian pekerjaan fisiknya terus berjalan, kita harapkan proyek BKT bisa selesai akhir 2009. Berarti, sebelum pelantikan presiden yang baru nanti, proyek BKT sudah bisa berfungsi. Ini pasti bisa dilaksanakan karena anggarannya sudah disiapkan,” ujar Agung Laksono di sela peninjauan bersama pemimpin dan anggota Peguyuban Lintas Fraksi DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta ke proyek BKT, Rabu (10/12). Turut meninjau adalah Ketua Peguyuban Lintas Fraksi DPR Dapil DKI, Soekardjo Hardjosoewirjo, anggota Komisi VII/caleg Partai Golkar DPR Dapil DKI Jakarta II Watty Amir, anggota Komisi V DPR Husein A Aziz, anggota Komisi I DPR A Chudlory Sjafi’i Hadzami, Wakil Ketua MPR-RI yang berasal dari DPD Ibu Mooryati Soedibyo, dan anggota DPD Dapil DKI Jakarta Marwan Batubara.

Para wakil rakyat itu meninjau pekerjaan yang sedang berjalan di Cipinang Besar, Pondok Bambu, Jakarta Timur serta pembangunan jembatan di perempatan Duren Sawit dan kanal yang sudah selesai di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur.

Lebih lanjut Agung menambahkan, untuk mempercepat proses ganti rugi tanah dan bangunan, Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Timur sebagai ketua panitia pengadaan tanah (P2T) harus lebih intensif melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat menjadi paham. “Saya sudah berbicara dengan masyarakat pemilik tanah dan bangunan yang terkena proyek BKT. Secara prinsip mereka sudah siap dan ingin segera selesai ganti rugi tanah/bangunannya,” kata Agung.

Sekko Pemerintah Kota Jakarta Timur Arifin H Ibrahim melaporkan, ada sebelas orang yang menolak harga sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), empat bidang tidak jelas kepemilikannya, dan 115 bidang tanah yang berstatus fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos/fasum) belum dibebaskan. Khusus bidang tanah fasos/fasum, sudah dilaporkan kepada Pemprov DKI karena yang berwenang menyelesaikan adalah tingkat provinsi. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Pitoyo Soebandrio, menjelaskan, proyek BKT dikerjakan oleh delapan kontraktor yang memiliki pengalaman. “Kalau pembebasan tanah sudah selesai April tahun depan, kami usahakan pembangunan fisiknya dapat diselesaikan pada Oktober 2009. Secara teknis tidak ada masalah. Kami memohon dukungan dari DPR,” katanya.

bkt-8
Pak Agung Laksono mendengarkan penjelasan detail Sekko Jakarta Timur mengenai BKT sambil lunch bersama @ Rest. Ikan Nila Pak Ugi …

Pak Soekardjo dan Bu Mooryati Soedibyo juga ikut menambahkan, semua pihak yang terkait dalam proyek BKT hendaknya bekerja dengan baik sehingga pembebasan tanah/bangunan dan pekerjaan fisiknya dapat diselesaikan sesuai rencana. “Saya minta warga yang menolak tanah dan bangunannya dibayar dengan ganti rugi sesuai harga NJOP, hendaknya menyadari bahwa proyek ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang banyak. Kalau tanah/bangunannya dibayar sesuai dengan aturan perundang-undangan, ya harus diterima. Namun, kalau tetap menolak, panitia P2T segera menempuh proses konsinyasi, yakni uangnya dititipkan di pengadilan,” kata Soekardjo, politikus senior PDIP.

Yang lebih “ajaib” lagi kami kemarin juga menemukan ada sebidang lahan namun memiliki 5 sertifikat atas nama yang berbeda !! dan ke lima-limanya asli !! Duuh, gimana sih Badan Pertanahan Nasional ini ???     :(

Hingga kini, banjir masih melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Berdasarkan data Crisis Center Satkorlak PBP DKI Jakarta, hingga pertengahan tahun 2008, setidaknya lima kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan terendam banjir antara 20-215 cm. Menyadari hal ini, rencana untuk membangun kembali proyek BKT yang terbengkalai menjadi banyak pertanyaan warga. Sebab, proyek ini ditargetkan menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi banjir yang selalu terjadi di Jakarta.

Hingga awal 2008, pembebasan lahan BKT baru mencapai 75% dari luas lahan BKT keseluruhan seluas 253,64 hektare. Sementara pembangunan fisiknya, dari panjang total 23,575 km, baru 7,7 km (30,43%) yang telah selesai dibangun. Proyek yang telah dimulai sejak 2002 ini, hingga kini belum juga tuntas. Salah satunya, akibat kendala pembebasan tanah, baik di Jakarta Timur maupun di Jakarta Utara. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta berencana akan mengajukan konsinyasi agar proyek tersebut tetap dapat berjalan. Di Jakarta Timur sendiri, sedikitnya tiga bidang tanah akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dikonsinyasikan. Sedangkan Pemerintah Kota Jakarta Utara tengah menyiapkan berkas 22 bidang lahan BKT untuk segera dikonsinyasikan ke pengadilan.

Note :  Pak Agung lagi mendengarkan penjelasan salah satu Tim Kontraktor PU

Menurut info yang saya dapat kemarin, padahal masyarakat sendiri sebenarnya sudah bersedia untuk dipindahkan dan tanahnya dibeli oleh Pemda DKI untuk keperluan pembangunan Bendungan BKT, namun karena kurangnya koordinasi antara aparat pemda dan Masyarakat, sehingga terjadi kesimpang-siuran kapan sebenarnya pembangunan BKT akan benar-benar diselesaikan secara tuntas. Tersendatnya proyek ini diduga sebagai akibat dari tidak adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Di Jakarta Timur, proyek BKT juga terganjal soal ganti rugi pembebasan tanah.

Moga-moga lekas beres dehh proyek BKT ini. Capek juga warga Jakarta dan (tampaknya) pada tahun 2009 besok masih harus mengalami banjir lagi… :(

Leave a comment

Filed under Politik