Nasionalisme di Tapal Batas 2 : Potret Kesenjangan di Perbatasan NTT – Timor Leste

Bukan rahasia lagi bahwa kondisi masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan NTT sebagian besar mengalami kemiskinan. Pada akhir Desember 2011 lalu saya sempat melakukan “napak tilas” melihat langsung kondisi perbatasan antara Provinsi NTT dan Timor Leste. Saya mendampingi beberapa orang Senator Indonesia yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wilayah perbatasan adalah daerah terluar dari wilayah negara, yang menurut UU No. 43 Tahun tentang Wilayah Negara merupakan kawasan strategis dalam mewujudkan integritas wilayah negara, sehingga perlu perhatian khusus.  Bagi Indonesia permasalahan perbatasan akan berkenaan dengan kedaulatan (sovereignty), hak berdaulat (sovereign right), atau hak pengelolaan dan pemanfaatan atas sumber kekayaan alam yang ada. Oleh karenanya persoalan batas wilayah sangat penting untuk diperhatikan dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena merupakan hal yang sensitif dan rentan konflik antar kepentingan. Dalam permasalahan perbatasan ini, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan prinsip otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007, serta aturan pelaksanaan dari UU No. 43 Tahun 2008 dalam mengelola kawasan perbatasan sebagai salah satu persoalan bangsa yang belum tuntas hingga saat ini.Untuk memperoleh informasi yang komperehensif mengenai masalah-masalah perbatasan, para Senator Indonesia dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi NTT ini telah berdialog langsung dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi NTT, berdialog langsung dengan masyarakat petani garam di Kabupaten Kupang dan berdialog langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu; Timor Tengah Utara (TTU); Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Manggarai Barat dimana pada acara-acara tersebut dihadirkan unsur-unsur yang berkepentingan langsung dengan Undang-Undang Tentang Wilayah Negara seperti Pihak DPRD Kabupaten; Satuan Kerja Perangkat Daerah; BNPP Kabupaten; Forum Kepala Desa; Dewan Adat; Tokoh Masyarakat; Tokoh Agama; dan Pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu kami juga melakukan kunjungan lapangan ke wilayah perbatasan antara NTT dan Timor Leste yaitu Desa Maumutin / Hakesak; Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara dan Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikoni Ninulat.

Sepanjang jalan Kupang - Soe banyak terdapat rumah2 model begini :-(

Kami berkendara dari Kupang sampai Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana yang saya lihat di sepanjang jalan adalah kondisi geografis yang tandus berupa batu dan kebanyakan ditumbuhi pohon semak. Sementara perumahan masyarakat yang tinggal di dekat jalan raya kondisinya termasuk buruk. Sebagian besar rumah yang saya lihat menggunakan tembok kayu dan seng, dan sebagian kecil saja yang menggunakan tembok atau beton. Bahkan dibagian titik-titik tertentu saya melihat ada rumah yang masih menggunakan jenis serat-serat tertentu untuk dijadikan temboknya. Hasil pengamatan Saya terhadap daerah yang saya lalui mulai dari Kupang sampai dengan SOe memiliki sumberdaya alam yang terbatas. Daerah tersebut berupa bebatuan yang cukup luas, dan sesekali melihat ada pohon yang rindang.  Pohon yang rindang tersebut jumlahnya terbatas hanya temapt-tempat tertentu yang berdekatan dengan sumber air misalnya dekat dengan sungai. Atau tempat-tempat tertentu yang dianggap spesial seperti kantor Gubernur NTT atau rumah Dinas Gubernur NTT.

Perjalanan awal kami adalah mengunjungi para petani garam di Desa Merdeka kabupaten Kupang. Mereka mencoba untuk menata hidupnya kembali semenjak anjloknya harga garam nasional akibat pemerintah pusat melakukan import garam dari negara lain dengan harga lebih murah dibandingkan harus membeli dari para petani garam lokal. Para petani garam berharap pada Pemkab Kupang dan pemerintahan Provinsi NTT akan adanya angin segar dalam program pengembangan garam di NTT yang sedang ramai dibicarakan. “Bila pemerintah Provinsi menghendaki NTT dinobatkan menjadi provinsi garam, hendaknya petani garam diberi kredit lunak untuk menjadikan produksi garam sebagai sumber nafkah dan lebih dari itu mendukung program pengembangan garam,” demikian salah satu curahan hati yang diungkapkan para petani garam saat melakukan dialog secara langsung dengan para Senator.

Selama ini masalah utama yang membebani para petani garam di Kabupaten Kupang adalah persoalan permodalan. Ditambah tidak adanya jaminan daya serap pasar dari pemerintah.  Selama ini hak-hak petani garam sering dikucilkan apabila ada investor yang datang untuk menanamkan modal usahanya. Karena investor tidak bisa berhubungan langsung dengan para petani garam, harus melalui pihak ketiga. Hal tersebut seringkali malah membuat prosesnya menjadi sulit terealisasi. Petani takut menerima uang atau bantuan dari pemerintah karena rumitnya birokrasi. Terkadang apa yang diputuskan pihak Pemerintah Kabupaten ternyata sering tidak sejalan dengan keputusan Pemprov.

Selain itu pelatihan-pelatihan yang diberikan pada para petani garam juga seringkali tidak menjadi jaminan mereka akan berhasil.  Karena biasanya terkendala soal lahan; modal usaha; jalan yang rusak dan ketiadaan alat berat untuk melakukan pengurukan garam.  Dan selama ini hambatan yang dialami petani garam untuk mendapatkan modal usaha karena : 1) Faktor pendidikan (petani berpendidikan rendah, bahkan ada yang buta huruf sehingga mengalami kesulitan untuk membuat proposal pengajuan modal usaha); 2) Aturan tertulis dari pihak pemerintah provinsi menyatakan petani garam harus bekerja berdasarkan petunjuk teknis, padahal pada prakteknya petani garam seringkali mengalami force majeur / bencana alam dan seringkali pihak petani garam yang disalahkan. 3) Lahan yang rusak karena bencana alam seringkali menjadi terbengkalai akibat tidak adanya modal untuk memperbaikinya. Industri garam NTT apabila dikuasai pihak swasta, maka harus dipantau pekerjaannya baik oleh pemerintah Kabupaten maupun Pihak pemerintah provinsi dan jangan dilepas begitu saja. Pembangunan haruslah menolong masyarakat, jangan sampai malah terjadi kasus sebaliknya.

Kunjungan lapangan ke perbatasan RI – Timor Leste di kabupaten Belu, Kecamatan Raihat, Desa Maumutin / Haekesak

Rombongan Senator Indonesia dan saya melihat secara langsung kondisi dilapangan, dimana batas wilayah antara Provinsi NTT dengan negara Timor Leste hanya dibatasi oleh aliran sungai yang sangat dangkal.  Terdapat perbedaan mencolok antara kondisi Pos Penjagaan perbatasan milik Indonesia Turiskain dengan pos perbatasan milik Timor Leste. Kondisi penjagaan diperbatasan tampak tidak terlalu ketat dan disinyalir masyarakat antara kedua negara dapat hilir mudik dengan bebas tanpa adanya pemeriksaan berarti.  Ada beberapa permasalahan disini yang bisa saya rangkum :

  1. Dari sisi fasilitas, terjadi perbedaan yang sangat jauh antara barak TNI dengan pos penjagaan tentara Timor Leste.  Pos penjagaan TNI apabila malam tiba tampak gelap gulita karena belum adanya aliran listrik dan tidak adanya genset yang bisa dipakai setiap saat. Hal ini tentu mengusik rasa kebangsaan para anggota TNI di perbatasan, mengapa Indonesia yang telah merdeka jauh hari dibanding Timor Leste kondisi pos perbatasannya malah jauh lebih menyedihkan. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT diharapkan dapat segera memasang jaringan listrik untuk pos perbatasan dan perkampungan masyarakat didaerah perbatasan.
  2. Adanya indikasi maraknya mobil-mobil dari Timor Leste memasuki wilayah Indonesia dan mengganti plat mobilnya menjadi plat mobil Indonesia, kemudian melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) dengan membeli bahan bakar bersubsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat Indonesia.
  3. Tidak adanya sinyal telepon dari provider perusahaan telekomunikasi Indonesia di daerah perbatasan.  Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi para anggota TNI yang menjaga perbatasan, karena apabila ingin menelepon anggota keluarganya harus berjalan sejauh 2 km untuk mendapatkan sinyal perusahaan telepon Indonesia untuk menghindari roaming. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian tersendiri bagi pihak pemerintah pusat dalam hal ini Pihak Kemenkominfo.
  4. Hanya ada sekolah tingkat SD dan SMP di Kecamatan Raihat. Pihak Kecamatan meminta Komite I agar menyampaikan kepada pihak Pemerintah Pusat untuk menyediakan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Maumutin Kecamatan Raihat untuk menunjang kemajuan sumber daya manusia di wilayah tersebut.
  5. Masyarakat meminta bantuan DPD RI agar menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTT agar Puskesmas rawat inap yang ada sekarang perlu ditingkatkan menjadi rumah sakit.  Dokter PTT yang sekarang bertugas didaerah perbatasan agar bisa diganti atau ditambah lagi karena dokter yang ada sekarang sering meninggalkan tugasnya (ngayap melulu booow dokternya…)
  6. Banyaknya patok perbatasan yang hilang akibat terbawa arus banjir. Patok yang sekarang berada dipinggir sungai harus dibuat lebih kuat kalau agar tidak terbawa aliran air sungai.
Kantor Pos Penjagaan TNI Turiskain
Pos Polisi di perbatasan Turiskain

Pada pertemuan-pertemuan dengan 3 Pemerintah Kabupaten di NTT (Belu, TTS dan TTU) para Senator mendapatkan beberapa informasi menarik terkait masalah perbatasan antara NTT dan Timor Leste ini, diantaranya: 

  • Baru Pemkab Belu yang telah mengeluarkan SK pembentukan BNPP tingkat Kabupaten di Belu yang akan mulai bekerja per- 1 Januari 2012 dan telah disediakan pula kantor dan SDM-nya untuk segera bekerja.
  • Kapolres Belu meminta agar di pos perbatasan disediakan fasilitas pintu X-Ray bagi warga yang melintas dan juga sekaligus disediakan anjing pelacak.  Karena disinyalir arus perdagangan narkoba mulai mengincar pintu-pintu perbatasan antara NTT – Timor Leste karena dianggap penjagaannya kurang ketat dan tidak adanya alat pemindai yang memadai bagi para warga yang lewat.
  • Masalah perbatasan tidak bisa diselesaikan dengan cara atau tinjauan yang berlaku umum dan birokrasi yang berbelit-belit, namun harus ditempuh dengan cara-cara revolusioner dan mengambil keputusan yang cepat.
  • Harus ada koordinasi di tingkat pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah di perbatasan seperti dengan Mendagri, Menteri Perumahan, Menteri Perdagangan dan Menteri Kemenkominfo.
  • Terkait masalah wilayah negara, persoalan yang teridentifikasi di Kabupaten TTU adalah masih adanya 5 titik perbatasan yang masih belum disepakati antara RI dengan Republik Demokrasi Timor Leste dengan rincian 4 titik di Kecamatan Bikomi Ninulat dan 1 titik di kecamatan Nelit.
  • Terkait dengan penegakkan hukum dan keamanan di wilayah perbatasan, masalah yang menonjol adalah masih maraknya terjadi kasus perdagangan barang ilegal (black market) dan juga banyaknya pelintas batas ilegal yang tidak memiliki dokumen perjalanan dibeberapa titik perbatasan yang sulit dipantau oleh aparat.
  • Masalah perumahan yang buruk dan tidak layak, serta tidak adanya fasilitas air bersih merupakan permasalahan utama yang harus dihadapi oleh para penduduk TTU yang tinggal di daerah perbatasan.
  • Mengenai kasus masalah perbatasan antara masyarakat perbatasan desa Haumeni Ana Kab TTU dengan Kabupaten Kupang, selama ini sudah dilakukan penyelesaian sementara secara adat dan didampingi dengan Pihak Muspida setempat, dan dihasilkan kesepakatan untuk hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu. Dan menurut pihak TNI yang menjaga perbatasan, penyelesaian secara adat dianggap sangat efektif untuk menyelesaikan masalah batas wilayah antar desa tersebut.
  • Pihak TNI selaku pelindung masyarakat perbatasan meminta agar Pihak pemerintah provinsi menganggarkan dana untuk membangun infrastruktur berupa jalan aspal bagi masyarakat perbatasan dan juga dibangun fasilitas komunikasi telepon, sehingga dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan roda perekonomian masyarakat perbatasan akan meningkat.
  • Pihak TNI menjaga perbatasan sepanjang 280 km, meliputi 119 km di Kab. TTU dan Kupang. Pihak TNI juga memiliki beberapa persoalan tersendiri juga dalam menjalankan tugasnya. Pihak TNI meminta dibangun 4 buah pos perbatasan tambahan sepanjang 119 km antara pos bawah dan pos sungai karena secara geografis kondisinya sangat menantang dan jaraknya antara satu dengan lainnya sangat jauh.
  • Tunjangan perbatasan bagi TNI dan guru sekolah daerah perbatasan tidak pernah diterima. (Padahal uangnya telah disediakan APBN).
  • Pemkab TTU pernah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dibangunkan pembangkit listrik tenaga surya, dan pihak PLN sendiri sebenarnya telah menyanggupi sebagai pengelola namun sampai saat ini belum terwujud tanpa adanya jaringan listrik. Karena tanpa adanya jaringan listrik mustahil dapat dilakukan pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan.

Bersama para Oma desa Haumeni Ana - NTT


Kunjungan lapangan ke perbatasan RI – Timor Leste di Kecamatan Bikomi Ninulat dan Pertemuan dengan Penduduk Desa Haumeni Ana

Kunjungan lapangan ke Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Ninulat hanya sampai pada pos perbatasan saja, tidak sampai menyeberang ke wilayah Timor Leste. Kita didampingi Camat Bikomi Ninulat dan masyarakat Desa Haumeni Ana. Dalam pertemuan tersebut saya merangkum beberapa masukan dan usulan dari masyarakat diantaranya  :

  • Dalam kebijakan pembangunan, wilayah Desa Haumeni Ana masuk sebagai Lokasi Prioritas – 1 untuk pengembangan pembangunan daerah perbatasan. Telah begitu banyak Tim yang datang baik dari pusat maupun provinsi dan masyarakat memiliki harapan yang sangat besar untuk mendapatkan perubahan, namun sampai saat ini tidak ada satupun yang berubah. Oleh sebab itu masyarakat cenderung merasakan kekecewaan terhadap para pejabat pusat yang datang ke Desa ini.
  • Masyarakat Desa Haumeni Ana mengenal aturan mengenai batas wilayah, namun para penduduk perbatasan di Timor Leste tidak mengetahui mengenai wilayah bernama wilayah sengketa. Dan hal ini harus segera diselesaikan, karena apabila tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan menimbulkan bentrok antar warga. Desa Haumeni Ana telah membuat suatu komitmen dengan masyarakat perbatasan di wilayah Timor Leste dengan cara upacara adat.  Namun hal ini terus menerus dilanggar oleh masyarakat Timor Leste. Harapan masyarakat desa, agar sesuai dengan Provisional Agreement tahun 2005 juga ditetapkan bahwa pendekatan adat sangat penting dalam penyelesaian masalah perbatasan.
  • Penyelesaian masalah perbatasan tidak dapat diselesaikan dengan janji-janji dan wacana belaka, namun harus ada realisasi dan aktualisasinya dengan tindakan nyata. Yang dibutuhkan warga Bikomi Ninulat tidak hanya pembangunan infrastrukturnya, tapi juga pembangunan sumber daya manusianya agar terjadi peningkatan perekonomian masyarakat.
  •  Batas wilayah NTT dengan Timor Leste di Desa Haumeni Ana hanya dibatasi dengan segaris jalan saja.  Namun tampak perbedaan mencolok yang membuat masyarakat desa menjadi tertekan. Karena diseberang desa, wilayah Timor Leste tampak terang benderang sedangkan wilayah RI gelap gulita karena belum ada aliran listrik. Ada perasaan kebangsaan yang terusik dengan kondisi yang ada sekarang. Selain itu air bersih untuk minum sangat sulit didapatkan warga dan TNI penjaga perbatasan. Selain itu warga meminta agar pembangunan perumahan untuk warga perbatasan dapat dijadikan prioritas.

Diantara para Polisi Penjaga perbatasan NTT - Timor Leste

Rombongan kami kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Napan di kecamatan Bikomi Utara untuk melihat secara langsung kondisi perbatasan, dimana batas wilayah antara Provinsi NTT dengan negara Timor Leste hanya dibatasi oleh sebuah gerbang. Terdapat pembangunan Pos perbatasan yang nantinya dipakai bersama antara Indonesia dan Timor Leste. Kondisi penjagaan diperbatasan tampak tidak terlalu ketat dan masyarakat antara kedua negara dapat hilir mudik dengan bebas tanpa adanya pemeriksaan berarti.  Jalanan juga sudah di aspal dengan baik.

Gerbang Perbatasan Indonesia - Timor Leste.. No passport required

Ada info menarik dari salah seorang Tokoh masyarakat Kabupaen TTU (Timor tengah Utara) Bapak Friedrich. Beliau mengabarkan bahwa telah terjadi tumpahan minyak kapal Australia yang menyebabkan kerusakan di kawasan perairan yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Hasil penelitian Institut Teknologi Surabaya dan Yayasan penelitian Timor Barat dan ahli perairan Australia, menyatakan terumbu karang di perairan Timor / NTT sudah mulai rusak akibat pencemaran tumpahan minyak tersebut.  Kalau terumbu karang sudah mulai rusak, berarti biota-biota yang ada didalam laut akan mati seluruhnya.  Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah RI  dan hendaknya membentuk suatu Tim Khusus yang betul-betul memahami masalah kelautan.

Para Senator diharapkan dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk mengajukan dan melaporkan negara Australia dan Perusahaan minyak Australia yang hanya berdiam diri saja atas terjadinya kasus pencemaran laut ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengajukan ke pengadilan Internasional.

At the Border's Gate (di wilayah Timor Leste)

Padahal pemerintah seharusnya telah tahu pasti, bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan faktor hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa mampu mempertahankan diri dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pertahanan negara akan terbangun kuat salah satunya adalah apabila masyarakatnya sejahtera, karena kesejahteraan menjadi tolok ukur kemampuan negara untuk membangun sistem pertahanannya termasuk meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista). .

Rombongan turun langsung meninjau sungai dangkal yg menjadi perbatasan langsung antara NTT - Timor Leste

Dengan melihat realita kondisi wilayah perbatasan Indonesia khususnya di perbatasan Provinsi NTT dimana saat ini secara ekonomi masyarakatnya masih jauh tertinggal karena minimnya sarana kesehatan, pendidikan, jaringan komunikasi dan informasi serta lemahnya pemberdayaan ekonomi kawasan perbatasan sehingga secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah dan masih terisolasi dari arus transportasi dan informasi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat secara geostrategis wilayah perbatasan darat NTT (RI) dengan Timor Leste mempunyai peranan penting dari aspek Ipoleksosbudhankam. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang notabene masih baru tentunya akan sangat ironis apabila mereka lebih sejahtera dan lebih maju pembangunannya dari pada kita yang telah merdeka lebih dari setengah abad lalu. Hal ini patut diwaspadai akan berdampak pada rasa nasionalisme masyarakat dan ketahanan nasional di kawasan perbatasan NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan hal tersebut bisa mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.

PERJALANAN MENUJU PULAU KOMODO

Setelah meninjau langsung wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, rombongan kami kemudian menutup perjalanan selama sepekan ini dengan mengunjungi masyarakat Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat untuk melihat langsung kesiapan masyarakat setempat menyambut masuknya kawasan Pulau Komodo sebagai salah satu 7 Keajaiban Dunia. Rombongan kami didampingi Crew Film Dokumenter dari PH milik mbak Ira Koesno, dimana Crew akan meliput perjalanan Tim kami secara utuh untuk ditayangkan di Metro TV pada tanggal 23 Desember 2011. Rombongan kami disambut Kepala Desa dan tokoh masyarakat di pelabuhan Pulau Komodo dan melakukan tanya jawab yang dilaksanakan di Balai Desa.

Dari kondisi umum yang bisa saya lihat, Masyarakat Pulau Komodo saat ini berubah mata pencariannya yang semula 100% adalah nelayan, menjadi 70% . Mereka merubah mata pencariannya menjadi penjual jasa dan keterampilan dalam bidang pariwisata setelah pulau komodo diajukan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia.

Masyarakat Pulau Komodo sangat membutuhkan adanya pelatihan bahasa Inggris dari pemerintah Pusat atau Provinsi untuk menyambut banyaknya turis yang mulai berdatangan ke kawasan Pulau Komodo seiring masuknya Komodo sebagai salah satu 7 Keajaiban didunia. Saat ini masyarakat tidak menguasai bahasa inggris, sehingga komunikasi dengan para turis yang datang seringkali mengalami kendala dan mengakibatkan pemahaman yang berbeda. Selain itu  Masyarakat Pulau Komodo membutuhkan modal usaha untuk pembuatan souvenir khas Pulau Komodo sekaligus tempat pemasarannya yang representatif, tidak berserakan di pinggir jalan dan tidak teratur seperti yang selama ini terjadi karena tidak adanya lahan untuk usaha mereka.

Penghasilan masyarakat Pulau Komodo sebagai nelayan sangat rendah karena masyarakat tidak memiliki modal usaha untuk membeli peralatan menangkap ikan yang layak. Dari segi pendidikan, di Pulau Komodo hanya ada 1 sekolah SD dan 1 SMP. Masyarakat meminta agar pemerintah juga membangun sekolah SMA agar murid yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA tidak perlu menyeberang ke Labuan Bajo setiap harinya untuk bersekolah. Hal lainnya adalah soal kesejahteraan guru di kawasan Pulau Komodo juga masih belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Dengan penghasilan yang sangat minim, (tunjangan daerah terpencil yang tidak kunjung mereka terima) para guru di Pulau Komodo harus mengontrak rumah, membayar listrik dan membeli air bersih. Tentunya semua hal tersebut sangat membebani hidup para guru.

Selain itu masyarakat mengimbau pemerintah pusat untuk membagi zonasi wilayah (antara taman Nasional komodo dan untuk masyarakat umum) di Pulau komodo secara adil dan bijaksana, dan agar zonasi tersebut dapat memberikan manfaat banyak bagi para penduduk.  Karena selama ini (menurut pengaduan mereka..) masyarakat hidup dalam aturan-aturan yang dibuat oleh Pihak Taman Nasional.  Semestinya Pihak Taman nasional merundingkan terlebih dahulu dan membicarakannya dalam satu forum bersama dengan masyarakat untuk menentukan zonasi di kawasan Pulau komodo.  Karena masyarakat desa Komodo juga berharap bisa menjadi Dewa Wisata, tidak hanya di kawasan Taman Nasional saja. Sistem zonasi taman nasional selama ini tidak pernah disosialisasikan kepada warga Pulau komodo, masyarakat hanya diberi ruang gerak sebanyak 25% dan sisanya sebanyak 75% diberikan untuk hewan komodo di taman nasional, masyarakat merasa terpinggirkan dengan adanya aturan zonasi ini.

Para Senator yang saya dampingi kemudian menjanjikan akan berkirim  surat kepada Gubernur NTT terkait permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat Pulau komodo diantaranya: mengenai tunjangan bagi para guru didaerah terpencil, agar Pemda mempersiapkan masyarakat Pulau Komodo dengan kemampuan bahasa Inggris, memberdayakan masyarakat untuk membuat homestay di pulau bagi para turis yang datang dan menyalurkan modal usaha untuk membuat toko souvenir yang layak.

Boat yang kami pakai menuju P. Komodo dari Labuan bajo

   
P. Komodo is a very beautiful Island…
Dermaga Pulau Komodo

Bersama Komodo yang lagi nyenyak tidur... :-)

Sekembalinya ke Jakarta, saya berharap agar kunjungan kami ini tidak menjadi sia-sia, namun bisa memberikan manfaat bagi para penduduk di perbatasan yang banyak didera kemiskinan.  Pembangunan daerah perbatasan bukan hanya dari aspek fisik semata tetapi pembangunan yang menyeluruh. Karena kalau fisik saja, bangunan apapun yang dibangun tidak akan berguna sama sekali tanpa penggunaannya yang tepat. Perlu studi mengenai potensi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu daerah perbatasan sekaligus daerah terpencil.

6 Comments

Filed under Only in Indonesia, Politik, Travel, Uncategorized

6 responses to “Nasionalisme di Tapal Batas 2 : Potret Kesenjangan di Perbatasan NTT – Timor Leste

  1. itu daerah saya, semoga kunjungan yang telah dilakukan membawa dampak yang positif untuk perkembangan daerah perbatasan, ,,, JADIKAN PERBATASAN SEBAGAI PINTU GERBANG YANG INDAH UNTUK MENYAMBUT TAMU LUAR NEGERI…..

  2. Humphrey

    Apakah mungkin dilakukan kerjasam a perdagangan di perbatasan RI-TL untuk menambah income penduduk di sekitar perbatasan.

  3. Baru-baru ini saya meninjau daerah yang sama walaupun tidak semua, yaitu Motaain – Batugade dan Haumusu – Wini…belum banyak yang berubah sepertinya…masih banyak PR kita…

  4. Kerjasama perdagangan sudah direncanakan melalui pasar tradisional yang mengedepankan masyarakat di perbatasan kedua negara melalui arrangement sejak tahun 2003…sayangnya, hingga kini, belum ada pasar tradisional yang berfungsi secara rutin dan maksimal…

  5. ali

    siapa saja ..saya mau jadi guru relawan di papua atau NT terutama kecamatan raihat kabupaten belu, mohon bantu info koordinasi LSM/Pemda setempat, telp saya 08888705704, kiranya berkenan terima kasih.

  6. masalah perbatasan adalah masalah yg emergency, krn menyangkut harga diri bangsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s