Tentang Pancasila

Pimpinan MPR RI pada tanggal 1 Juni 2010 kemarin melakukan acara kenegaraan resmi bertajuk “Peringatan Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945″ dimana Presiden SBY turut hadir.  Yang menggembirakan banyak pihak pula adalah kehadiran Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.  Seperti yang kita ketahui Megawati selalu menunjukkan sikap “bermusuhan” terhadap SBY.  Jadi banyak pihak bersyukur dan melontarkan joke atas kejadian kemarin bahwa “Pancasila berhasil menyatukan SBY-Mega”.   :)    Acara ini dihadiri para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Koordinator dan Menteri Negara, Mantan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota MPR RI dari unsur  DPR RI dan DPD RI, pimpinan instansi dan lembaga pemerintahan, putra putri Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan para pimpinan partai politik.

Apakah arti Pancasila ?

Bahwa panca artinya ‘lima’, kita sama mafhum. Yang belum banyak diketahui, dalam bahasa Sansekerta ada dua kata yang sangat mirip bunyinya padahal sangat berbeda arti, yaitu kata çilâ (silaa, panjang pada a) yang artinya ‘dasar, landasan’ dan kata çîla (siila, panjang pada i) yang artinya ‘moral, watak’.

Ajaran Hindu dan Buddha mengenal Pancha Shiila (lima moral):  jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mabuk. Aliran kebatinan Pangestu (Paguyuban Ngesti Tunggal) juga memiliki Pancasila (lima moral):  rela, nerimo, temen, sabar, budi luhur. Pada masa Orde Baru ada siaran TVRI yang awalnya berjudul ‘Moral Pancasila’ lalu berganti nama menjadi ‘Mimbar Kepercayaan’. Istilah Pancasila yang digunakan Hindu-Buddha dan Kebatinan di atas merujuk kepada kata çîlayang artinya ‘moral, watak’.

Dasar negara kita yang lima pun populer dengan nama Pancasila, meskipun dalam UUD 1945 tidak disebutkan bahwa dasar negara kita namanya “Pancasila”. Sudah tentu pengertiannya sangat berbeda dengan yang digunakan Hindu-Buddha dan Kebatinan, sebab Pancasila sebagai nama dasar negara kita merujuk kepada kata çilâ yang artinya ‘dasar, landasan’. Nama ini diusulkan oleh Bung Karno sendiri pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah menguraikan usulan lima dasar negara, Bung Karno mengatakan: “….namanja ialah Pantja Sila. Sila artinja azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itoelah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Apakah arti Pancasila?

Bahwa panca artinya ‘lima’, kita sama mafhum. Yang belum banyak diketahui, dalam bahasa Sansekerta ada dua kata yang sangat mirip bunyinya padahal sangat berbeda arti, yaitu kata çilâ(silaa, panjang pada a) yang artinya ‘dasar, landasan’ dan kata çîla(siila, panjang pada i) yang artinya ‘moral, watak’.

Ajaran Hindu dan Buddha mengenal Pancha Shiila (lima moral): jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mabuk. Aliran kebatinan Pangestu (Paguyuban Ngesti Tunggal) juga memiliki Pancasila (lima moral): rela, nerimo, temen, sabar, budi luhur. Pada masa Orde Baru ada siaran TVRI yang awalnya berjudul ‘Moral Pancasila’ lalu berganti nama menjadi ‘Mimbar Kepercayaan’. Istilah Pancasila yang digunakan Hindu-Buddha dan Kebatinan di atas merujuk kepada kata çîlayang artinya ‘moral, watak’.

Dasar negara kita yang lima pun populer dengan nama Pancasila, meskipun dalam UUD 1945 tidak disebutkan bahwa dasar negara kita namanya “Pancasila”.  Sudah tentu pengertiannya sangat berbeda dengan yang digunakan Hindu-Buddha dan Kebatinan, sebab Pancasila sebagai nama dasar negara kita merujuk kepada kata çilâ yang artinya ‘dasar, landasan’.  Nama ini diusulkan oleh Bung Karno sendiri pada tanggal 1 Juni 1945.  Setelah menguraikan usulan lima dasar negara, Bung Karno mengatakan: “….namanja ialah Pantja Sila.  Sila artinja azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itoelah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Tanggal berapa Hari Lahir Pancasila ?

Ada dua alternatif  Hari Lahir Pancasila.

Pertama, tanggal 1 Juni 1945, jika merujuk pada saat Bung Karnomengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Lima dasar yang diusulkan Bung Karno itu adalah (1) Kebangsaan (2) Internasionalisme (3) Mufakat/Demokrasi (4) Kesejahteraan Sosial (5) Ketuhanan.

Kedua, tanggal 22 Juni 1945, jika merujuk pada saat pertama kali Pancasila diformulasikan secara resmi sebagai dasar negara, yaitu: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Inilah rumusan resmi Pancasila yang paling asli, yang disahkan dalam Sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI, sila pertama diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada tahun 1957, dua orang guru besar terkemuka, Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat dengan Prof. Dr. Soekanto, pernah berpolemik dalam majalah ilmiah Bahasa dan Budaja, mengenai hari lahir Kota Jakarta. Prof. Hoesein tidak menyetujui pendapat Prof. Soekanto yang memperhitungkan bahwa pendirian Kota Jayakarta oleh Fatahillah berlangsung tanggal 22 Juni 1527. Bukan pada tempatnya kita menguraikan polemik tersebut. Namun yang menarik, kedua ilmuwan termasyhur itu menyebut-nyebut Hari Lahir Pancasila.

Prof. Hoesein mengatakan: “Perkiraan jang menghasilkan bahwa peristiwa itu terdjadi tanggal 22 Djuni 1527, rupanja hanja bermaksud untuk mendapat hasil itu sebab hari itu adalah hari lahir Pantja Sila” (Bahasa dan Budaja, Tahun V No.1, h. 11).  *Perlu dicatat, Prof. Hoesein adalah salah seorang anggota BPUPKI yang merumuskan Pancasila dan UUD 1945.*

Lalu Prof. Soekanto menjawab:  “Apa jang dikemukakan Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat bahwa hari lahir Djajakarta kami djatuhkan pada tanggal 22 Djuni sebab hari itu adalah hari lahir Pantja Sila, ialah suatu tuduhan jang tidak beralasan. Akan tetapi, kenjataan bahwa hari lahirnja Pantja Sila kebetulan sama dengan hari lahirnja ibukota Negara Indonesia, itulah jang sangat menggembirakan kami. Dan kami jakin, bahwa tiap-tiap orang Indonesia jang mempunjai fikiran dan perasaan nasional, djuga akan ikut gembira” (Bahasa dan Budaja, Tahun V No.3, h. 8).

Rupanya sampai tahun 1957 (ketika polemik di atas terjadi), yang dianggap sebagai Hari Lahir Pancasila adalah tanggal 22 Juni. Baru pada masa Demokrasi Terpimpin yang mengkultuskan Bung Karno, peringatan Hari Lahir Pancasila dipindahkan ke tanggal 1 Juni.

Dua Pandangan Berbeda Tentang Kelahiran Pancasila

Anggota DPD RI yang merupakan Mantan Ketua MPR RI AM. Fatwa termasuk salah seorang yang saya ketahui pasti sangat berkeberatan dengan penetapan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni maupun 22 Juni.  Karena beliau beranggapan Pancasila 1 Juni maupun Pancasila 22 Juni, masing-masing telah merupakan ideologi perjuangan tersendiri yang didukung oleh golongan politik tertentu pula.

Lanjut AM. Fatwa  “Kalau Pimpinan MPR akan memperingati lahirnya Pancasila 1 Juni, dengan dalih bahwa dua hal yang berbeda dengan rumusan Pancasila 18 Agustus yang diperingati sebagai  Hari Konstitusi, jadi maksudnya memperingati proses awal pembicaraan tentang Pancasila oleh Ir. Soekarno toh rumusan Pancasila 22 Juni (Piagam Jakarta) oleh Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno dan rumusan akhir Pancasila 18 Agustus oleh Pleno PPKI juga diketuai oleh Ir. Soekarno.  Maka apapun alasannya, karena masalah ini dari dulu sangat sensitif, pasti nanti akan menimbulkan masalah baru diantara kita sesama bangsa.  Persoalannya secara politik terlanjur puluhan tahun melekat bahwa Pancasila 1 Juni itu sudah merupakan trade mark bagi kaum Marhaenis / PNI / PDI / PDI Perjuangan.  Dalam pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Kongres PDI Perjuangan di Denpasar tanggal 6 April 2010 berulangkali menyebut Pancasila 1 Juni, dan sekaligus ditegaskan sebagai ideologi partai yang bersifat final.  Dalam rangkaian pidato itu pula Ketua Umum PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan MPR yang telah mendorong pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila dan penegasan empat pilar berbangsa dan bernegara.”

AM Fatwa juga menyatakan “apabila Pimpinan MPR telah bersurat kepada Presiden meminta dikeluarkannya Keppres dan Inpres untuk peringatan / perayaan secara nasional Pancasila 1 Juni. Maka publik dengan mudah menerka adanya korelasi antara rencana Pimpinan MPR tentang Peringatan Pancasila 1 Juni dengan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan yang menegaskan Pancasila 1 Juni sebagai ideologi  partai.  Sekedar perbandingan bahwa dalam proses Pimpinan MPR 2004-2009 mengusulkan Kepres 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, awalnya murni usulan masyarakat, dipelopori oleh Prof. DR. Soemantri dan DR. Albert Hasibuan (Lembaga Kajian Konstitusi). Kita kenal  Prof. Soemantri berlatar belakang politik PNI, eks Anggota Konstituante (PNI) dan juga pendiri GMNI. DR. Albert Hasibuan adalah intelektual dari kalangan Kristiani.  Selain dibahas di Rapim juga dalam Rapat Gabungan Fraksi / Kelompok DPD di MPR, dilakukan deklarasi secara politis terbuka kepada masyarakat, barulah diajukan kepada Presiden untuk dikeluarkan Keppres, sebab   kalau kami proses hanya sekedar melalui sebuah Rapim rasanya landasannya terlalu lemah untuk suatu putusan politik yang berkaitan dengan konstitusi dan ideologi negara.”

Sedangkan Tjahjo Kumolo, Sekjen PDIP berpendapat sebaliknya dengan AM Fatwa.  Menurut Tjahjo, penetapan hari lahir Pancasila itu terlepas dari pendapat PDIP yang menganggap lahirnya lima dasar itu jatuh setiap tanggal 1 Juni.  “Keinginan itu terlepas dari ideologi PDIP yang mengusung Pancasila 1 Juni,” jelas Tjahjo.

Peringatan pidato Bung Karno di hadapan BPUPKI 1 Juni 1945 yang dihadiri Presiden SBY pagi tadi, kata Tjahjo, juga menunjukkan good will dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah juga diminta tidak terburu-buru dalam mengesahkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
“Kami hanya ingin pemerintah melegitimasinya, ingin agar rekaman jejak sejarah itu benar,” kata Tjahjo.

PDIP menganggap Pancasila pertama kali lahir dalam pidato pertama Bung Karno tentang konsep Indonesia Merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.  Proklamator RI itu menyatakan lima prinsip dasar yang penting bagi kemerdekaan Indonesia.

Kelima prinsip itu adalah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat, Perwakilan, Permusyawaratan, atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan, Keadilan Sosial dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pandangan PDIP ini berbeda dengan sebagian kalangan yang menilai Pancasila lahir saat Piagam Jakarta berhasil disusun oleh Panitia Sembilan, bentukan BPUPKI,  pada 22 Juni 1945. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Dengan melalui segala cara dilakukanlah upaya untuk menghapuskan nama Soekarno dalam kaitannya dengan Pancasila. Misalnya, dinyatakan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Pancasila, bukan 1 Juni 1945. Demikian juga disebutkan, konsep utama Pancasila berasal dari Mr. Muh. Yamin, yang berpidato lebih dahulu dari Bung Karno.

Tetapi kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi untuk selamanya. Ketika pemerintah Belanda menyerahkan dokumen-dokumen asli sidang BPUPKI, terbuktilah bahwa pidato Yamin tidak terdapat di dalamnya. Dengan demikian gugur pulalah teori bahwa Yamin adalah konseptor Pancasila. Maka polemik mengenai Pancasila pun berakhir dengan sendirinya.

Tapi sebagai akibat akumulatif dari polemik Pancasila itu, akhirnya orang menjadi skeptis terhadap Pancasila, kabur pemahaman dan pengertian-pengertiannya, dan menjadi tidak yakin lagi akan kebenarannya. Pancasila semakin hari semakin redup, semakin sayup, tak terdengar lagi gaung dan geloranya.

Apalagi bersamaan dengan kampanye “menghabisi” Bung Karno itu dipropagandakan tekad untuk melaksanakan Pancasila “secara murni dan konsekuen”. Padahal di balik kampanye itu, sistem dan praktek-praktek yang dilaksanakan justru penuh ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekejaman, penindasan dan penginjak-injakan hak asasi manusia; penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; penuh dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang anti-demokrasi dan a-nasional. Kesemuanya itu akhirnya membawa bangsa ini serba terpuruk dan mengalami krisis di segala bidang (krisis multidimensional) yang menyengsarakan rakyat dan mengancam kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sangat jauh dari cita-cita segenap bangsa Indonesia.

Yang menyedihkan, krisis itu menimbulkan kesimpulan, bahwa yang salah selama ini adalah dasar negara dan falsafah bangsa Pancasila, dan bukannya kesalahan pelaksana atau dalam pelaksanaannya.

Pancasila Masih Relevan

Untuk menjawab relevansi pancasila sesuai semangat perubahan bangsa ini, kita dapat mengujinya melalui berbagai kasus. Diantaranya, saat ini muncul semangat desentralisasi di satu sisi dan globalisasi di sisi lainnya. Pancasila berada di mana ? Sudah jelas, sejak kelahirannya, Bung Karno mengatakan bahwa dengan Pancasila kita akan membentuk dan mendirikan suatu nation state, negara kebangsaan atau negara nasional. Kebangsaan dimaksud hanyalah kebangsaan Indonesia. Bukan kebangsaan Jawa, Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. Otonomi daerah yang kini berjalan adalah dalam rangka mengoreksi kesalahan pemerintah si masa lalu, dimana kekuasaan dimanivestasikan melalui otoritarianisme dan absolutisme. Namun dalam Pancasila sudah dikatakan tegas, bahwa otonomi daerah jangan sampai merusak sendi-sendi keutuhan kita sebagai bangsa. Inilah batasan yang diberikan Pancasila terhadap Otda. Sementara, dalam menghadapi internasionalisme, Bung Karno juga menegaskan bahwa nasionalisme kita sejak dulu bukanlah chauvinisme. Melainkan nasionalisme yang menuju kekeluargaan dunia dan persatuan bangsa-bangsa. Dengan demikian sejatinya tidak ada konflik antara nasionalisme dan internasionalisme. Internasionalisme justru tidak akan ada tanpa bangunan nasionalisme masing-masing negara. Begitu juga sebaliknya, nasionalisme tidak akan tumbuh subur jika tidak berada dalam taman sarinya internasionalisme. Jika globalisasi mengklaim sebagai rumah global, maka di dalamnya juga diperlukan rumah kita sendiri, di dalam rumah global itu. Rumah dimaksud adalah nasionalisme kita.

Untuk mengakhiri berbagai polemik di masyarakat, perdebatan ideologi diantara berbagai kalangan di negeri ini harus dihentikan. Pancasila merupakan solusi yang diwariskan para pendiri bangsa, dan sudah terbukti mampu memayungi berbagai perbedaan. Bangsa ini juga harus berani mengawal empat konsep final dalam tata kenegaraan kita. Empat konsep tersebut antara lain, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Mengenai UUD 1945, apapun amandemen yang akan dilakukan di masa-masa mendatang, tidak boleh merusak bangunan utama dan pesan kunci UUD yaitu kemerdekaan, kemandirian dan keterbukaan. Sementara itu NKRI sudah menjadi harga mati yang harus dipertahankan oleh segenap elemen bangsa ini. Banyaknya pemikiran yang mengarah pada disintegrasi harus diatasi. Jika terjadi ketidakadilan, maka bukan konsep NKRI yang salah, melainkan perilaku kekuasaan yang tak terkontrol. Di negara Barat pun, separatisme yang mengusung disintegrasi tak diberi ruang. Terakhir, kebhinekaan di negeri ini sudah ada sejak negeri ini berdiri. Untuk itu, di masa modern seperti sekarang ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak dengan menekan kelompok lain.

Kalau bukan kita-kita… siapa lagi yang mau perduli dengan Pancasila ?

1 Comment

Filed under Current Affairs, Only in Indonesia

One response to “Tentang Pancasila

  1. hasan

    q salut dengan semua sejarah yang ada di indonesia termasuk pancasila…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s