Pro & Kontra Penetapan Perolehan Kursi Tahap ke-2 Pemilu 2009

Putusan MA Dianggap Keliru

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, pada hari Minggu tgl 26/7/09, menyatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan pemilu benar-benar merupakan suatu kekeliruan.

“Baik dari aspek kewenangan, materi yang di-review, maupun sistem pemilu, yakni menyangkut rangkaian Pileg dan Pilpres, ini keliru,” tegasnya merespons putusan MA tentang sebuah sengketa pemilihan legislatif pekan lalu, yakni membatalkan penetapan perolehan kursi tahap kedua berdasarkan sebuah gugatan dari calon legislatif.

“Ini semua terjadi karena kurang dilihatnya pemilu dalam suatu sistem, sehingga putusan MA tentang penghitungan dan penetapan kursi tahap kedua berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yakni sebagaimana termaktub pada pasal 205 ayat 4 menjadi beban yang akan merusak hasil Pemilu,” ungkapnya lagi.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menilai, putusan MA tersebut semakin merunyamkan pemilu kali ini, karena diajukan setelah ada penetapan hasil yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Terlebih lagi, domain pemilu bukan lagi domainnya MA lagi, karena semua sengketa berkait dengan pemilu adalah domainnya Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.

Putusan MA Sehatkan Demokrasi

Berbeda dengan Ferry,  Putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyangkut perhitungan tahap kedua penetapan perolehan kursi anggota legislatif (DPR) dianggap berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi karena bisa menguatkan peran partai politik besar di parlemen oleh beberapa pengamat Politik Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan proses pengambilan keputusan di parlemen bisa lebih efektif karena jumlah fraksi dan dominasi tekanan kepentingan partai politik kecil kemungkinan jadi berkurang.

“Meskipun kontroversial, putusan MA itu secara tidak langsung bisa menyehatkan demokrasi. Paling tidak, keputusan tersebut bisa dijadikan momentum untuk mengefektifkan kinerja parlemen hasil Pemilu Legislatif 2009,” kata pengamat politik Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Minggu.

Pendapat senada diutarakan Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N Gumay. Menurut dia, jika putusan MA dilaksanakan, maka akan terjadi penambahan kursi secara signifikan bagi tiga partai besar, yaitu Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP.

“Di sini bisa terjadi keseimbangan antara ketiga partai itu dalam menjalankan peran masing-masing di DPR. Dengan dominasi ketiga parpol besar itu, peran parpol menengah dan kecil tidak dominan lagi. Kita harapkan DPR bisa menjalankan peran dan fungsi mengawasi pemerintah bisa lebih efektif,” tutur Hadar.

Meski demikian, Hadar mengemukakan, putusan MA bisa menyebabkan disproporsionalitas antara perolehan suara dan perolehan kursi di DPR. “Ini harus dicari solusinya,” katanya.

MA mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 22 huruf C dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No 15/2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilu. Permohonan itu diajukan empat caleg asal Partai Demokrat, yakni Zaenal Ma’arif, Yosef B Badoeda, M Utomo A Karim, dan Mirda Rasyid.

Keputusan MA itu membatalkan peraturan tentang perhitungan suara tahap kedua yang diterapkan KPU sehingga mengubah komposisi perolehan kursi di DPR (lihat tabel). Tiga partai besar, yaitu Demokrat, Golkar, dan PDIP, mengalami peningkatan perolehan kursi berkait pembatalan itu, sementara perolehan kursi partai-partai menengah seperti PKS, PPP, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura menyusut.

Bima Arya mengakui, keputusan MA selain menimbulkan kontroversi, juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses demokrasi. Partai politik yang sebelumnya telah dinyatakan lolos ambang batas lolos ke parlemen (parliamentary threshold), kini waswas kalau-kalau mereka ternyata tidak jadi berada di DPR.

“Yang menjadi korban adalah partai menengah dan partai kecil. Posisi partai-partai ini menjadi tidak aman dan batal menempatkan kader di DPR,” kata Arya.

Bima menambahkan, keputusan MA tentu mengubah komposisi perolehan kursi di DPR. Posisi Demokrat, Golkar, dan PDIP di DPR jadi semakin kuat karena kursi mereka bertambah. Sebaliknya posisi PPP, PKS, PAN, Gerindra, dan Hanura relatif melemah karena perolehan suara mereka menyusut.

“Berkurangnya jumlah kursi yang dialami lima partai menengah dan partai kecil di DPR itu bisa menimbulkan kesenjangan besar. Bila dilihat dari segi pengurangan jumlah kursi parpol-parpol, maka proses politik di DPR jadi lebih mudah. Tidak ada lagi parpol-parpol kecil yang merecoki proses pengambilan keputusan dan kebijakan di DPR,” katanya.

Arya menambahkan, komposisi jumlah partai yang lebih sedikit di DPR bisa efektif. Apalagi selama ini belum ada aturan soal partai oposisi dan partai pendukung pemerintah.

“Putusan MA bisa menolong terjadinya check and ballances antara pemerintah dan parlemen karena perolehan kursi partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP melonjak. Bila bergabung, kedua partai bisa berperan sebagai oposisi, sementara Partai Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah menjadi penyeimbang,” tutur Arya.

Sementara itu, langkah sejumlah pengurus partai politik menengah yang akan melaporkan majelis hakim agung ke Komisi Yudisial (KY) terkait putusannya terhadap peraturan KPU tentang penetapan hasil suara pemilihan legislatif tahap dua dinilai pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin sebagai langkah yang salah. “KY tidak bisa memeriksa putusan hakim. Lembaga itu hanya memeriksa perilaku hakim. Misalnya, apakah hakim itu memutus karena mendapat imbalan dari para pihak,” katanya.

                                                               Perolehan Kursi
                                                Hasil Pemilu Legislatif 2009

 Parpol                         Keputusan I         Keputusan II        Pasca Keputusan
                                         KPU (9/5)               KPU (13/5)                      MA

Hanura                         15 (2,68%)                18 (3,21%)                  6 (1,07%)
Gerindra                     30 (5,36%)                26 (4,64%)                10 (1,79%)
PKS                               59 (10,54%)              57 (10,18%)             50 (8,93%)
PAN                             42 (7,50%)                 43 (7,68%)               28 (5,00%)
PKB                              26 (4,46%)                  27 (4,82%)              29 (5,18%)
Golkar                      108 (19,29%)             107 (19,11%)            125 (22,32%)
PPP                              39 (6,96%)                  37 (6,61%)                21 (3,75%)
PDIP                            93 (16,61%)               95 (16,96%)            111 (16,96%)
PD                               148 (26,43%)            149 (26,79%)          180 (32,14%)

About these ads

Leave a comment

Filed under Only in Indonesia, Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s