Ayo Jangan GOLPUT !!

Amillah Agus:

Ayo Jangan Golput!

Originally posted on Amillah Agus's Blog:

Image

Jika tidak ada aral melintang pada tanggal 9 April 2014 ini masyarakat Indonesia yang berpenduduk heterogen ini akan ‘berpesta demokrasi’ kembali dalam rangka untuk memilih para Wakil Rakyatnya. Terhitung sekitar 200 Ribu Calon Anggota Legislatif akan ‘memperebutkan’ total 19 Ribu Kursi di DPR/DPRD/DPD di Seluruh Indonesia di Pemilu 2014 ini.

Namun, tidak dipungkiri ada sebagian masyarakat yang “masa bodoh” alias Golput dalam Pemilu (sebagaimana Pemilu di tahun-tahun sebelumnya), dengan alasan bahwa pesta demokrasi ini hanya untuk kepentingan penguasa dan partai-partai tertentu, untung ruginya kembali kepada pihak-pihak berkompeten karena partai-partai politik tidak lagi mengurusi rakyat banyak, akan tetapi mengurusi partai masing-masing. Masyarakat hanya dijadikan objek politik. Di saat diperlukan rakyat dibujuk, dirayu, dikunjungi dan  diberi hadiah. Setelah terpilih mereka ditinggalkan begitu saja, seakan-akan tidak pernah menebar janji kepada rakyat.  Demokrasi bukanlah pilihan ideologi, tapi sekedar pilihan strategi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Adapun sejarah munculnya Golput di Indonesia yaitu sejak Pemilu 1971 atas…

View original 540 more words

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ayo Jangan GOLPUT !!

Image

Jika tidak ada aral melintang pada tanggal 9 April 2014 ini masyarakat Indonesia yang berpenduduk heterogen ini akan ‘berpesta demokrasi’ kembali dalam rangka untuk memilih para Wakil Rakyatnya. Terhitung sekitar 200 Ribu Calon Anggota Legislatif akan ‘memperebutkan’ total 19 Ribu Kursi di DPR/DPRD/DPD di Seluruh Indonesia di Pemilu 2014 ini.

Namun, tidak dipungkiri ada sebagian masyarakat yang “masa bodoh” alias Golput dalam Pemilu (sebagaimana Pemilu di tahun-tahun sebelumnya), dengan alasan bahwa pesta demokrasi ini hanya untuk kepentingan penguasa dan partai-partai tertentu, untung ruginya kembali kepada pihak-pihak berkompeten karena partai-partai politik tidak lagi mengurusi rakyat banyak, akan tetapi mengurusi partai masing-masing. Masyarakat hanya dijadikan objek politik. Di saat diperlukan rakyat dibujuk, dirayu, dikunjungi dan  diberi hadiah. Setelah terpilih mereka ditinggalkan begitu saja, seakan-akan tidak pernah menebar janji kepada rakyat.  Demokrasi bukanlah pilihan ideologi, tapi sekedar pilihan strategi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Adapun sejarah munculnya Golput di Indonesia yaitu sejak Pemilu 1971 atas gagasan Arief Budiman dan rekan-rekannya yang pada saat itu memboikot Pemilu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak demokratis dengan membatasi jumlah partai politik. Sebagai bentuk kekecewaannya, Arief Budiman dan rekan-rekan saat itu menyatakan untuk tidak memilih. Adapun alasan disebut Golongan Putih karena mereka pada umumnya tetap melakukan pencoblosan, hanya saja yang dicoblos adalah bagian pada kertas berwarna putih sehingga suaranya tetap tidak sah.

Seiring majunya demokrasi di Indonesia, angka Golput terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Golput yang pada mulanya adalah gerakan protes & berdiri sendiri di kalangan masyarakat yang kritis, kini telah menjelma menyatu ke dalam berbagai gerakan yang bertujuan memperbaiki dan mencari alternatif dalam rangka penyempurnaan sistem politik Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi universal.

Secara umum, masyarakat memilih Golput dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor psikologis (kekecewaan pada elit politik), faktor administratif, dan faktor liberalisasi politik. Diantara ketiga faktor tersebut, faktor psikologis lah yang paling banyak ditemui dilapangan. Mayoritas masyarakat berpendapat (dan merasakan) bahwa Elit politik ketika sudah menduduki jabatannya, akan melupakan aspirasi masyarakat pemilihnya.

Namun kita sebagai masyarakat pemilih harus optimis dan percaya, bahwa masih ada anggota-anggota Legislatif yang amanah dan selalu menyuarakan aspirasi kita ke tingkat Nasional dalam kapasitas mereka sebagai Anggota Dewan. Oleh sebab itulah, meneliti rekam jejak Calon Anggota Legislatif yang ada di Daerah Pemilihan merupakan sebuah keniscayaan dan bisa kita jadikan acuan ketika akan memilih  di Pemilu 9 April 2014 esok.

Nasib bangsa dan negara ini sangat tergantung kepada anggota legislatif & Presiden, dan Presiden terpilih sangat tergantung kepada rakyat sebagai individu yang akan menentukan siapa yang akan memimpin kedepan. Oleh karena itu jika rakyat ingin memperoleh pemimpin terbaik, maka rakyat harus menggunakan hak pilih agar kedaulatan yang dimiliki tidak sia-sia. Golput hanyalah pilihan bagi masyarakat apatis yang tidak memiliki sikap, pilihan bagi masyarakat yang ragu akan perubahan. Stop Golput. Mari gunakan hak pilih kita dalam pemilu guna demi perbaikan bangsa dan negara. Kita harus percaya itu.

Ali Bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah dulu berkata: “Kedzoliman akan terus ada bukan karena banyak orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik.”  Kita tentunya sudah cukup dewasa untuk memilah Partai mana yang kita rasakan paling tepat dengan hati nurani kita. Tapi tolong janganlah memilih Partai atau Caleg Partai yang membagi-bagikan uang untuk minta dipilih. Karena biasanya orang yang minta dipilih sebagai Wakil Rakyat dengan menyebar uang tidak amanah, karena baginya suara rakyat bisa dibeli dengan uang.

Bahkan Ibn Taymiyah mengatakan “Lebih baik memiliki pemimpin yang dzolim daripada tidak memiliki pemimpin sama sekali.”  Apa yang kalimat itu katakan benar adanya. Pemimpin akan membuat yang tercerai berai menjadi rapi, yang terserak menjadi utuh, yang terpisah menjadi satu. Sekacau-kacaunya sebuah kaum yang memiliki pemimpin, akan jauh lebih kacau sebuah kaum yang tidak memiliki pemimpin. Karena tanpa pemimpin, sebuah kaum tidak akan memiliki tujuan yang satu, tidak akan memiliki kepatuhan yang utuh dan tidak akan bisa teratur karena tidak memiliki kesamaan pemikiran yang disepakati bersama. Kaum akan jauh dari keteraturan dan kekompakan jika tanpa adanya pemimpin.

Setelah merenungi uraian kalimat diatas, maka saya berkesimpulan bahwa apapun alasannya dan sekecil apapun pengaruh hak suara saya… saya akan tetap memilih Pemimpin dan Wakil saya di Parlemen… karena saya tidak mau masyarakat Indonesia menjadi lebih hancur dan lebih kacau karena tidak memiliki Pemimpin sma sekali.

Kita butuh Pemimpin… bahkan untuk diri kita sendiri sekalipun.

Maka janganlah kita Golput dan jangan salah memilih.

 

1 Comment

Filed under Current Affairs, Only in Indonesia, Politik

GAJI ISTRI – Untuk Apa dan Siapa ?

Image

Salah satu ciri emansipasi wanita masa kini ialah keterlibatan mereka dalam dunia kerja dan mencari nafkah. Baik ketika masih hidup membujang ataupun sudah berstatus istri. Wanita karier yang masih lajang menggunakan gaji yang diperoleh biasanya untuk kebutuhan pribadi sehari-hari dan membantu keluarganya, seperti orang tua atau saudaranya.

Lalu, bagaimana jika yang bersangkutan menikah dan masih bekerja? Harus dikemanakan gaji yang ia dapat? Apakah suami berhak mengutak-utik penghasilan istrinya itu ? Permasalahan ini memang sering memicu gesekan di kehidupan berumah tangga.

Mantan Deputi Kementerian Wakaf Mesir Syekh Manshur ar- Rifa’i Ubaid mengatakan, menurut hukum Islam, istri memiliki otoritas keuangan tersendiri. Seorang suami tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan pendapatan istri. Apa lagi, jika klausul ini menjadi syarat ketika akad nikah. Misalnya, calon istri yang juga wanita karier itu memberi syarat dalam akad nikah jika penghasilannya setelah menikah tak boleh diganggu gugat. “Gajinya tak boleh diganggu gugat,” katanya.

Larangan ini sesuai dengan ayat, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS al-Baqarah [2]: 188).”  Tetapi dalam hidup berumah tangga mestinya apapun bisa dikomunikasikan. Seperti, kedua belah pihak saling memahami dan sepakat untuk mengalokasikan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, dalam kondisi munculnya kesepakatan itu tak jadi soal.

Pasangan suami istri saling bahu-membahu dan bekerja sama mencari nafkah. Meski demikian, tidak berarti suami abai atas kewajiban mencari nafkah. Islam tetap menekankan bahwa tugas ada di pundak suami. “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemam puannya. Dan orang yang dis em pitkan rezekinya hendaklah mem beri nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS Thalaq [65]: 7). Hal ini menempatkan keutamaan nafkah yang diberikan suami untuk segenap keluarganya lebih besar ketimbang infak untuk perang, memerdekakan budak, ataupun pemberian bagi orang fakir miskin.

Guru Besar Universitas Islam Ibnu Saud, Prof Aqil bin Abdurrahman, menyatakan hal yang sama bahwa hukum dasarnya suami tidak berhak campur tangan soal gaji istrinya. Namun, jika muncul perselisihan ter kait pendayagunaan gaji antarkedua belah pihak, hendaknya kembali ke kesepakatan awal di selesaikan dengan dialog komunikasi.

Lebih baik—dalam konteks suami istri berpenghasilan—mengedepankan kerja sama antarkeduanya untuk menopang biaya hidup keluarga. Bila suami memberi izin istrinya untuk berkarier dengan syarat jumlah tertentu dari gaji itu untuk keperluan tertentu maka syarat tersebut harus dipenuhi sang istri.

Ini pun tetap dengan catatan istrinya itu merelakan. Jika tidak, sama dengan hukum awal, yakni tidak boleh. Ia mengingatkan agar suami tidak mengeksploitasi pasangannya dengan memainkan syarat-syarat Ingat, istri memiliki otoritas privasi terhadap harta yang ia peroleh keringatnya sendiri. (Disadur dari Republika)

How About You Ladies ?

Saya pribadi lebih berkenan uang gaji saya dipakai untuk ‘menyenangkan’ anak-anak dan buat belanja pernak pernik keperluan pribadi saya. Walau terkadang harus dipakai belanja kebutuhan rumah tangga bulanan, itu gak masalah karena tokh (kembali) kepada pemikiran awal, yang menikmati anak-anak juga.

Dalam kaidah fikih, ekonomi keluarga mutlak tanggung jawab suami. Jika istri bekerja, hasilnya untuk diri sendiri. Bila ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka bernilai sedekah. :-)

Rumah tangga, yang di dalamnya ada suami, istri dan anak-anak, merupakan unit keuangan yang terkecil. Pada umumnya saat awal menikah, sering terjadi kesulitan mengatur keuangan rumah tangga, yang berakibat terjadi ‘deficit cash flow’ pada akhir bulan, karena pengelolaan keuangan belum tertata dengan baik, dan belum ada perencanaan secara komprehensif.

Manajemen keuangan keluarga yang baik senantiasa menjaga keseimbangan (tawazun) antara besarnya pendapatan keluarga dengan besarnya pengeluaran. Dalam hal ini Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersifat qona’ah ketika pendapatan keluarga tidak begitu besar dan berusaha untuk mengpotimalkan pos-pos pengeluaran dengan baik, jangan sampai ‘besar pasak daripada tiang’.

Prioritas alokasi pengeluaran dari gaji yang diterima ada dalam 4 titik, yaitu:

  1. Untuk dikeluarkan zakatnya.
  2. Pengeluaran kepada pihak ketiga sebagai salah satu kebijakan mendahulukan kewajiban daripada hak.
  3. Investasi dan tabungan untuk kehidupan masa depan.
  4. Terakhir untuk alokasi kebutuhan kita sekarang.

Dari ke empat titik tersebut seringkali berbalik, titik terakhir malah menjadi yang utama dan titik paling utama justru menjadi yang terakhir. Seperti dalam gambar di bawah ini :

Image

5 Kesalahan Wanita dalam Mengelola Keuangan Keluarga

Sebagai seorang Wanita, kita tentunya akan memprioritaskan anak dalam segala bentuk pengeluaran. Namun, ternyata hal tersebut malah membuat kita terjebak dan salah mengatur keuangan rumah tangga. Untuk itu, mari kenali 5 kesalahan Wanita saat mengatur keuangan rumah tangganya  berikut ini:

  1. Lebih mementingkan dana pendidikan daripada dana pensiun: Sebagai orangtua tentunya kita ingin yang terbaik bagi anak-anak. Termasuk mempersiapkan dana pendidikan untuknya. Tak ada yang membantah bahwa dana pendidikan memang sebaiknya dipersiapkan sejak dini. Namun, dalam hal mempersiapkan dana pendidikan bukan berarti kita juga lupa mempersiapkan dana untuk di hari tua nanti. Sangat penting bagi kita untuk tetap memikirkan kelanjutan hidup masa tua. Orangtua dengan pensiun yang terencana justru memikirkan masa depan anak. Dengan begitu, nantinya kita tak akan memberatkan hidup anak kita.
  2. Tidak ikut ambil keputusan soal keuangan: Sebagian besar wanita hanya mengatur uang belanja dan pengeluaran sehari-hari. Mereka tak ikut memikirkan investasi dan rencana keuangan keluarga. Jika kita bersikap seperti itu, maka mulailah terlibat dari sekarang. Paling tidak, kita ikut menyumbangkan pendapat.
  3. Tidak memberikan uang jajan: Kita mungkin berpikir bahwa jajan tidak baik untuk anak dan hanya pemborosan saja. Akan tetapi, sedari dini anak harus belajar bertransaksi dan mengetahui dengan pasti jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sesuatu yang disukainya. Selain itu, uang jajan juga akan membantu anak belajar mengatur keuangan sekaligus belajar membatasi pengeluarannya. Namun, kita harus konsisten terhadap jumlah yang dikeluarkan per harinya / per bulan untuk anak. *Hmmmm*
  4. Kompromi dengan upah yang lebih rendah: Sebagai wanita terutama dengan anak yang masih kecil, kita harus memiliki waktu dan bergerak fleksibelitas yang tinggi. Biasanya, demi jam kerja yang fleksibel, wanita bekerja rela diupah atau mendapat bayaran lebih sedikit. Padahal, dengan penghasilan kita- pun tetap tak bisa untuk menabung atau berinvestasi.
  5. Malas mengurus rumah:  Kita harus tetap mengurus rumah. Terutama keperluan anak sekolah, seperti seragam sekolah, pakaian, sepatu, hingga buku pelajaran. Jika kita lalai, maka semua itu akan lebih cepat rusak. Jika rusak, maka kita juga akan mengeluarkaan uang lagi untuk membelikannya yang baru. Selain itu, keawetan sebuah barang juga bergantung pada perawatannya. Merawat rumah dan perabotannya dengan baik juga merupakan cara berhemat.

Itulah 5 kesalahan yang banyak dilakukan kita sebagai wanita dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jika kelima hal tersebut dihindari, maka kita sudah bersikap hemat dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ayo semangat Ladies!  :)

 

1 Comment

Filed under Family, myself & I, Women

PENTINGNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN MODA TRANSPORTASI MASSAL DI PROVINSI DKI JAKARTA

LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi yang sangat berperan penting di DKI Jakarta, sehingga setiap ada masalah dalam transportasi akan berdampak luas pada kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan tersebut. Pembangunan transportasi massal di ibukota Negara DKI Jakarta saat ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sistem transportasi di ibukota Jakarta masih sangat jauh dengan sistem yang sudah ada di Negara tetangga Indonesia di Kawasan Asia, dimana sistem transportasi massal sudah demikian menarik sehingga orang jarang menggunakan kendaraan pribadi.  Kendaraan roda empat di Jakarta bertambah 300 unit per hari dan kendaraan roda dua bertambah 800 unit per hari dengan pertumbuhan luas jalan hanya 0,01% per–tahun. Belum lagi kemacetan total di sejumlah kota besar mengancam perekonomian dan mengakibatkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Jakarta tidak mungkin kita biarkan dalam kondisi seperti ini terus-menerus tanpa adanya jalan keluar. Salah satu alternatif solusi dari permasalahan ini adalah pembangunan sistem transportasi massal dengan jalan rel. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional pada kota-kota aglomerasi seperti : Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan jaringan Kereta Api perkotaan untuk angkutan umum, dengan metransformasikan pelayanan sebagaimana dilaksanakan dalam urban railway system atau yang juga disebut sebagai Metro System ataupun MRT System seperti dilakukan di negara-negara maju. Peluang transformasi dari sub-urban railway kepada urban railway system sangat besar dengan hanya melakukan beberapa langkah yang dapat dengan investasi yang tidak terlalu besar. Kondisi kemacetan di Jakarta sudah semakin parah dan menimbulkan rasa tak nyaman bagi pengendara. Mayoritas pemilik kendaraan pribadi lebih rela harus mengalami kemacetan setiap berangkat dan pulang kantor, dan memilih tetap berkendara sendiri daripada harus naik kendaraan umum. Kenapa ? karena kondisi sarana transportasi massal kita masih jauh dari manusiawi dan kenyamanan.

Carut-marutnya sistem transportasi Jakarta mungkin tak bisa dilepaskan dari tidak adanya cetak biru sistem transportasi nasional. Kalaupun ada, sifatnya masih sangat sektoral. Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan juga pemerintah daerah ibaratnya jalan sendiri-sendiri. Akibatnya, tidak pernah terbangun suatu sistem transportasi intermoda nasional yang andal, efisien, dan terintegrasi, yang mampu menopang tuntutan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Kondisi kereta api Jabodetabek saat ini tidaklah terlalu baik, dengan kapasitas angkut hanya bisa mencapai 600 000 orang penumpang perhari dan tidak jauh berbeda dengan keadaan 10 tahun yang lalu. Permasalahan yang ditemukan antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

  • Pelayanan angkutan dilakukan dengan frekuensi pelayanan yang rendah, kapasitas angkut sangat terbatas, penumpang banyak yang duduk diatas atap yang sangat berbahaya karena sangat dekat dengan jaringan aliran atas.
  • Angka kecelakaan dengan kendaraan bermotor tinggi terutama pada persilangan sebidang yang arus lalu lintasnya sangat padat.
  • Kemacetan lalu lintas kendaraan pada persilangan sebidang sangat tinggi, dan akan semakin parah bila frekuensi kereta api tinggi.
  • Stasiun tidak steril sehingga kebocoran pendapatan tinggi yang diperkirakan bisa mencapai 30 – 50 persen.
  • Kumuh karena banyaknya pedagang asongan yang berjualan diatas kereta, pengamen yang beraksi dan masih ditambah lagi banyak pencopet yang beroperasi diatas kereta.

 

Khusus untuk Jabodetabek, gambaran kemacetan wilayah ini pada tahun 2020 antara lain tercantum dalam laporan Rencana Induk Transportasi Terpadu (SITRAMP) yang dilakukan oleh JICA dan Bappenas pada Maret 2004. Dalam laporan itu disebutkan, Jakarta akan macet total di semua ruas jalan pada tahun 2020 jika tidak ada upaya untuk menguranginya.

Di daerah seperti Jakarta sudah selayaknya angkutan massal terintegrasi dengan daerah-daerah pinggirannya, seperti Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi. Bus TransJakarta, misalnya, idealnya jalurnya menjangkau daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta, seperti Tangerang atau Depok.  Namun, selama ini kebijakan transportasi di Jabodetabek tidak terintegrasi karena sulitnya koordinasi antar pemerintah daerah. Masalahnya, ada beberapa kepala daerah, baik Bupati maupun Gubernur yang terlibat sehingga sulit terintegrasi.

SISTEM TRANSPORTASI HARUS TERINTEGRASI DENGAN PENATAAN RUANG

Penataan Ruang dan sistem transportasi memiliki integritas (keterkaitan) yang erat dalam pembentukan ruang. Upaya penyediaan sarana transportasi untuk perkembangan wilayah semestinya mengacu pada Rencana Tata Ruang. Seiring perkembangan sebuah wilayah baik secara ekonomi maupun demografis, maka aktivitas transportasi juga semakin meningkat. Jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan timbul permasalahan di bidang transportasi, khususnya kemacetan yang saat ini sering terjadi di kota-kota besar Indonesia.

Persoalan kemacetan merupakan masalah krusial transportasi yang sangat terkait dengan penataan ruang. Pertumbuhan wilayah yang menyimpang dari rencana tata ruang (beralih fungsinya suatu kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan), dari fungsi permukiman menjadi kawasan komersial akan menimbulkan dampak, salah satunya kemacetan. Agar lalu lintas di kawasan komersial tersebut dapat berjalan lancar, selain adanya jalan yang lebih luas dan penyediaan lahan untuk parkir, maka perlu tersedianya Mass Rapid Transit (Sistem Angkutan Massal).

Penyelenggaraan MRT di kota-kota besar wajib untuk dilaksanakan. Ditargetkan penyelesaian kegiatan tersebut akan terlaksana pada tahun 2016. Kendala yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan MRT adalah tidak adanya budaya planning, biaya yang mahal, dan perlu konsistensi antar pemangku kepentingan terkait. Selain itu upaya public hearing (paparan kepada masyarakat) tentang Undang-undang Penataan Ruang harus terus dilakukan, agar masukan masyarakat terhadap perbaikan sarana transportasi dapat terfasilitasi.

Ada empat alternatif pilihan dalam pemecahan masalahan transportasi, yaitu:

1)   penyediaan angkutan umum yang murah dan nyaman;

2)   desentralisasi strategi berupa pemecahan konsentrasi kegiatan dari pusat kota ke wilayah pinggiran merupakan upaya pemerataan;

3)   peralihan dari angkutan pribadi menuju angkutan massal, dan

4)   pembatasan lalu lintas.

Upaya untuk mewujudkan kota yang nyaman dan aman ke depan, dapat dilaksanakan ‘development impact fee’ (keterkaitan antara tata ruang dengan transportasi), dimana pelaku yang ingin membangun kegiatan komersial dapat dikenakan retribusi lebih besar.

TRANSPORTASI JABODETABEK

Transportasi di kawasan Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek), khususnya kemacetannya, telah menjadi problem pelik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah mencoba mengatasinya melalui perbaikan pengelolaan mobilitas di kawasan tersebut. Sasaran utama perbaikan adalah penataan sistem angkutan umum dan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi. Keduanya kini tengah dilakukan secara terpadu dengan sekuen sesuai urutan prioritas dan tahapannya.

Selanjutnya, sasaran utama perbaikan itu dikelompokkan ke dalam empat kelompok utama penanganan transportasi di Jabodetabek, yaitu perbaikan:

(1) sarana dan prasarana transportasi,

(2) penataan ruang,

(3) regulasi dan tata-kelola, serta

(4) transportasi publik.

Dari empat kelompok utama penanganan tersebut kemudian dirinci menjadi sejumlah langkah penanganan. Penanganannya tentu membutuhkan koordinasi lintas-pemangku kepentingan: Pemda terkait (pemerintah Provinsi/Kota, Polda Metro Jaya, Dishub, Dispenda, Satpol PP), dan tentunya sejumlah elemen masyarakat. Kita semua teringat pada September 2010, Wakil Presiden Boediono menginstruksikan “17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta”.  UKP4 ditunjuk sebagai koordinator dalam mengawasi pengimplementasiannya.

Ke –  17 instruksi Wakil Presiden itu adalah sebagai berikut:

1)   Berlakukan electronic road pricing, yakni penggunaan jalan dengan sistem berbayar.

2)   Sterilkan jalur busway. Terdapat empat koridor bus Transjakarta sebagai empat koridor utama dalam proyek sterilisasi. Dalam hal ini, sterilisasi adalah menertibkan jalur busway dari pengendara sepeda motor dan mobil yang memaksa masuk ke jalur busway.

3)   Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum. Melalui renaksi ini, warga diharapkan mulai tertib dan tidak memarkir kendaraan bermotornya di pinggir jalan, karena acap menjadi kontributor utama dari kemacetan.

4)   Perbaiki sarana-prasarana jalan. Agenda ini akan dilaksanakan melalui penerbitan peraturan pelaksanaan kontrak tahun jamak berbasis kinerja, pembuatan dan perbaikan marka jalan, penyediaan ruang pedestrian, serta pengaturan arah jalan, rambu, dan lampu lalu-lintas.

5)   Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor.

6)   Untuk angkutan transportasi, siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus. Hal ini mendapatkan sorotan, mengingat, memang sudah seyogianya pemerintah menyuntikkan insentif terhadap angkutan umum agar beralih menggunakan BBG serta menambah titik-titik pengisian BBG.

7)   Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien. Instansi terkait harus mampu mendorong bus kecil beralih menggunakan armada bus yang lebih besar. Oleh karena itu, pemberian insentif bagi peremajaan transportasi umum perlu dikaji lebih-lanjut.

8)   Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, yakni hanya akan single operation.

9)   Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya.

10)    Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI yang masa konstruksinya ditargetkan untuk dimulai pada 2011.

11)    Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ). Gubernur DKI Jakarta akan memainkan peran selaku koordinator antarinstansi terkait.

12)    Tambah jalan tol—rencananya akan dibangun enam ruas jalan tambahan.

13)    Batasi kendaraan bermotor, mengingat, terutama di Jakarta, setiap tahunnya konsumsi dan angka penjualan kendaraan bermotor relatif tinggi. Dampaknya, itu menjadi sumber masalah baru, mulai dari kemacetan hingga polusi.

14)    Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL sebagai insentif yang sepadan untuk menarik lebih banyak masyarakat menggunakan KRL sebagai moda transportasi.

15)    Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang.

16)    Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT.

17)    Percepat pembangunan KA  Bandara.

Sejauh ini, Strategi yang sudah dijalan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pengaturan jam operasi angkutan barang di tol dalam kota, penertiban angkutan liar, upaya sterilisasi jalur busway, pembangunan fasilitas park and ride, penambahan jalur busway, penghapusan perparkiran on street, dan penegakan hukum perparkiran di jalan utama.  Langkah-langkah yang belum terselesaikan yaitu: regulasi untuk penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di jalan utama Jakarta dan pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek

Terdapat 2 poin penting terkait dengan sasaran utama perbaikan pengelolaan mobilitas di Jabodetabek yaitu :

1)   penataan sistem angkutan umum dan

2)   pengaturan penggunaan kendaraan pribadi.

Kedua hal ini harus dilakukan secara terpadu dan disesuaikan dengan urutan prioritas dan tahapannya. Namun pada akhirnya semua itu tentunya terasa sia-sia belaka tanpa adanya pendidikan terhadap masyarakat Jakarta tentang kemacetan dan disiplin berlalu lintas.

3 Comments

Filed under Current Affairs

Amillah Agus:

Hari ini, 21 Juni 2012 media massa kembali dihebohkan ttg kabar Indonesia masuk kategori “Negara Gagal”. 4 Tahun lalu saya sudah membuat blog “peringatan dini” mengenai hal tsb. :-)

Originally posted on Amillah Agus's Blog:

Apa yang disebut dengan negara gagal ? Definisi dapat bermacam-macam dan orang dapat berdebat mengenai hal itu tanpa henti. Jadi, lebih baik disebutkan beberapa kriteria atau ciri khas yang banyak disepakati di dunia ini mengenai apa yang disebut sebagai negara gagal. Yang terpenting adalah hal-hal berikut ini.

·Terasa tidak ada lagi jaminan keamanan: orang merasa tidak aman dan tidak nyaman dan ingin mengungsi ke negeri orang. Kasus perusakan tempat-tempat ibadah merupakan salah satu hal yang khas bagi negara gagal.

·Pemerintah seakan-akan tidak lagi dapat menyediakan kebutuhan pokok, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan bahan kebutuhan pokok (Indonesia: gas dan minyak tanah seperti yang terjadi belakangan ini). Infrastruktur menjadi semakin tak keruan dan tidak efektif lagi.

·Korupsi merajalela dan justru dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya mempunyai tugas pokok melindungi rakyat, masyarakat, dan negara terhadap gangguan korupsi itu, seperti DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan anggota kabinet.

View original 578 more words

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Elokkah Kepala Daerah ikut berdemo ? – By. Amilla Agus

Maraknya demonstrasi besar-besaran menjelang Sidang Paripurna DPR 30 Maret 2012 yang akan men-sah-kan APBN-P 2012 (dimana Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi rencananya akan di voting dalam sidang). Dan yang membuat demonstrasi tersebut menjadi “luar biasa” karena diikuti oleh Sejumlah Kepala Daerah, misalnya saja Wakil Walikota Surabaya dan Wakil Walikota Solo. Ulah beberapa kepala daerah yang turut serta melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut lantas membuat geram Pihak istana dan Menteri Dalam Negeri. Alasan yang diberikan pihak istana dan kementerian dalam negeri nyaris serupa yaitu : Praktik politik ini tidak hanya membingungkan publik namun juga mengacaukan sistem pemerintahan republik. Sangat kacau. Tidak mendidik dan Membahayakan sistem.

Pertanyaannya : apa iya ?

Beberapa pihak menghimbau sebaiknya para kepala daerah lebih sadar posisi. Kesadaran tentang jabatan dalam pemerintahan sangat penting agar peran-peran strategis yang membedakan fungsi di antara negara, masyarakat, dan pasar dapat dibuat garisnya secara jelas. Selain itu hal ini juga terkait dengan soal wibawa, otoritas, dan jurisdiksi yang berbeda. Dan diharapkan agar Kepala Daerah belajar kembali tentang posisi tersebut dengan cermat.

Namun Kepala Daerah yang terlibat Demo beralasan bahwa Pemerintah telah tuli, buta dan bisu akan kepentingan rakyat. Kalau BBM naik maka rakyat akan pasti bakal memakai bensin campur, tapi campur penderitaan.  Mereka bersikeras akan terus bersama rakyat untuk menolak kebijakan ini, karena menganggap dirinya dipilih secara langsung oleh rakyat & menyebut diri mereka bukan “pelacur politik”. Kenaikan BBM sudah jelas membuat rakyat makin sengsara. Dan juga siap bila nanti dipanggil Mendagri untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

DARI SISI HUKUM TATA NEGARA

Ahli Hukum Tata Negara Prof. DR.Yusril Ihza Mahendra mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak bisa memecat kepala daerah yang ikut demo kenaikan harga bahan bakar (BBM) karena mereka dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pilkada.  Menteri tidak bisa memecat Bupati / Walikota yang ikut demo BBM. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pilkada, dan tugas menteri hanya melantik saja. Bahkan dalam birokrasi pun kalau misalnya mereka mau dipecat, tidak bisa dengan alasan karena hanya mengikuti demo. Jadi memang Mendagri harus ada alasan-alasan tertentu berdasarkan PP 53 / 2010 sebagai pengganti 30/1980 tentang disiplin PNS. Dan bahwasanya memecat Kepala Daerah tidaklah mudah karena bisa dilawan melalui PTUN jika tidak sesuai prosedur dan Mendagri kemungkinan besar bisa kalah kalau sampai dibawa ke PTUN.

Ahli hukum Tata Negara lainnya Prof. Margarito mengatakan, saat ini tidak ada dasar hukum apapun yang memungkinkan presiden dan menteri memberi sanksi bagi kepala daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Seperti tindakan Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surabya Bambang DH, yang ikut unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Bahkan Margarito menyatakan dalam tatanan hukum tata negara kita, lebih mudah memberhentikan Menteri daripada gubernur, bupati, walikota.  Menteri setiap saat bisa diberhentikan oleh Presiden , tetapi gubernur, bupati, walikota ada tata caranya tersendiri yang harus melewati DPRD. Dan itu sebabnya sekalipun situasi seperti saat ini, Mendagri tidak bisa memberhentikan para Kepala Daerah tersebut begitu saja.

Seperti kita ketahui, Mendagri Gamawan Fauzi mengancam Kepala Daerah yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Gamawan menyatakan bahwa seluruh kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu bagian dari sistem pemerintahan nasional sehingga harus taat peraturan perundang-undangan. Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apa pun asal partainya.

Mendagri memandang sungguh tak elok jika Kepala Daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ikut serta dalam aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ini bagian dari etika, kepatutan dan kepantasan. Mereka (para Kepala Daerah) adalah bagian dari Sistem Nasional. Walaupun dipilih rakyat, Bupati dan Walikota yang mengesahkan jabatan mereka adalah Presiden selaku Kepala Negara.

Masih menurut kacamata pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri), alangkah tak eloknya jika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki aspirasi yang berbeda terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan Mendagri telah pula menyurati para Kepala Daerah terkait hal ini. Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang turut serta dalam aksi unjuk rasa menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menurut Mendagri bisa diberhentikan karena Penentangan Kepala Daerah dianggap melanggar sumpah jabatan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  Sumpah jabatan kepala daerah, antara lain, patuh pada Peraturan dan Perundang-Undangan. Kalau ada Undang-Undang, Keppres, Peraturan Pemerintah yang mengatur soal itu (kenaikan BBM), apa boleh mereka tidak setuju ? Kalau tidak setuju bisa dianggap melanggar sumpah jabatan, dan mereka bisa diberhentikan. Padahal seharusnya Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah menjadi pelaksana pemerintah.

Wakil Walikota Solo FX Hadirudyatmo pimpin demo tolak kenaikan BBM didepan massa PDIP

Kita semua dapat mengerti  keluhan dan ancaman Menteri Dalam Negeri tersebut. Sebab, sudah seharusnya Kepala Daerah menjalankan perintah atasannya, yakni Pemerintah Pusat. Tidak boleh juga Pemerintah Daerah ikut dalam politik nasional. Seorang Kepala Daerah seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang. Aspirasi seorang Kepala Daerah seharusnya dapat disalurkan melalui corong Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai perwakilan masyarakat daerah di Pusat (Senayan). Jadi ada masalah etika jabatan, mereka para Kepala Daerah yang ikut demo menentang kenaikan BBM sebenarnya tidak melanggar ketentuan, tetapi hanya menolak perintah atasan yang baru mau diputuskan.

Permasalahan diatas terjadi karena Kepala Daerah yang ada saat ini menjabat juga menjadi petinggi dari partai politik. Sehingga mereka dapat berdalih menyuarakan aspirasi rakyat pendukungnya. Ada baiknya untuk menghindari konflik kepentingan, para Kepala Daerah yang terpilih meletakkan jabatannya di partainya. Karena setelah menjadi kepala daerah mereka tidak hanya mewakili partainya, tetapi juga memimpin seluruh rakyat.

Bagaimana-pun, Kepala Daerah sudah menjadi pejabat publik dan tidak sepatutnya ikut aksi dalam penolakan kenaikan BBM. Tidak sepatutnya seorang Kepala Daerah ikut memobilisasi aksi atau demo tentang apapun. Sebagai kader partai politik yang bersangkutan harus menghilangkan status tersebut dan harus memberikan pelayanan publik tanpa membedakan partai politik manapun.  Apalagi dalam sistem nasional Indonesia,  kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berlaku nasional. Artinya, kebijakan pusat harus menjadi kebijakan daerah pula. Maka secara otomatis daerah harus ikut mentaatinya.

Bisa kita bayangkan bila kebijakan Pusat ditolak oleh Pemerintah Daerah. Memang ada Otonomi Daerah, akan  tetapi tidak serta merta daerah dapat menolak kebijakan pusat begitu saja dan ini bisa menjadi kontradiktif. Tidak elok dan rasanya tetap tidak bisa dibenarkan kepala daerah yang menentang kebijakan pusat. Terlepas dari rasa suka tidak suka kita (dimana saya pribadi terus terang senang ada Kepala Daerah yang berani ikut demo menyuarakan ‘jeritan hati’ warganya), NAMUN kalau ada perbedaan jalur kebijakan antara pusat dan daerah, ada ruang koordinasinya antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah yaitu melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Semoga para Senator mampu berperan menjadi penengah dalam hal ini.

Leave a comment

Filed under Current Affairs, Only in Indonesia, Politik

My Journey To Japan Part 2 – By Amilla Agus

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat di negara Jepang selama 2 pekan di bulan Februari 2012 ini menyisakan berbagai pengalaman seru bagi saya. “Saudara Tua” kita yang satu ini memiliki budaya yang bisa dikatakan sangat jauh bertolak belakang dengan budaya bangsa kita.

At least ada beberapa point yang saya ingat betul mengenai masyarakat Jepang sepeninggalnya saya dari Tokyo :

  • Tepat waktu : jadwal kami yang padat selama 2 minggu benar-benar sesuai schedule, tepat waktu  dan ontime sepenuhnya. Gak ada itu diperjalanan bisa berhenti sebentar buat shopping atau sekedar photo-photo. Tapi di luar jadwal, silahkan melakukannya secara bebas.
  • Serius : orang Jepang sangat serius dalam mengerjakan sesuatu yang merupakan tugasnya. bahkan saat memberikan paparan atau menerima tamu mereka sangat serius. Amat sangat jarang (bahkan gak pernah) saya melihat mereka tertawa lepas ataupun bercanda disaat melakukan pertemuan dengan kami.
  • Fokus : gak ada tuh di Jepang saat lagi rapat atau sekedar bincang-bincang mereka sambil ber – BB ria atau menerima telepon. Mereka sangat menghargai moment pertemuan dan tidak akan merusaknya hanya gara-gara BBM atau teleponan.
  • Efisien : Gak ada tuh yang namanya prinsip “kalau bisa lambat kenapa harus dipercepat ?” yang seringkali diterapkan oleh Birokrat di Indonesia.  Di Jepang semuanya serba cepat, efisien, ekspress dan gak bertele-tele. Hore dehhh pokoknya tinggal di Jepang. :)

Photo Dengan Ketua DPRD Prefektur Nagareyama *lihat wajah2 serius mereka* :-D

Bicara tentang beda budaya , ada beberapa FUN FACT tentang Jepang, khususnya di kota Tokyo :

  • Bagi yang pertama kali datang ke Tokyo, mungkin akan terheran-heran seraya terkagum-kagum. Bukan hanya karena Tokyo merupakan kota megapolitan yang dipenuhi gedung-gedung yang tersusun rapih, melainkan juga karena kebersihan dan keindahan kota yang senantiasa terjaga. Ketika seseorang berjalan menyusuri sudut-sudut kota, pastilah tidak mudah untuk bisa menemukan sampah. Meski di Tokyo tidak pernah ada tulisan “Dilarang Buang Sampah disini!” sebagaimana yang sering ditemui di Jakarta atau kota-kota lainnya di Indonesia. Silahkan temukan sampah (kalau anda bisa) sepanjang kota Tokyo. :-)  Meski tidak ada penghargaan semacam Kalpataru seperti yang setiap tahun diberikan pemerintah Indonesia terhadap kota terbersih di Nusantara, masyarakat Jepang tetap memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kebersihan. Mungkin budaya malu yang telah mendarah daging turut mendorong masyarakat Jepang untuk tidak buang sampah sembarangan dan selalu berusaha hidup bersih.

Bersihnya Kota Tokyo

  • Kalau mendadak terjadi gempa saat anda di Tokyo, tipsnya hanya 1 saja : tengok kiri kanan. Kalau anda lihat orang-orang Jepang disekeliling anda kalem dan tenang saja, maka anda harus melakukan hal yang sama. Jangan panik dan kabur terbirit-birit sendiri, ditanggung anda bakal jadi bahan tertawaan mereka. Beberapa kali saya mengalami gempa saat berada di Tokyo, bahkan saat kami sedang melakukan pertemuan di parlemen. Mereka pada tenang saja seolah tidak terjadi apa-apa, maka kami ber – 7 pun ikutan tenang juga jadinya. :-)
  • Jomblo sangat dilindungi oleh undang-undang di negara Jepang, buktinya, kalau anda bertanya mengenai status seorang wanita / pria muda atau semi tua di Jepang misalnya “eh.. sudah menikah belum ? Sudah punya anak belum ? ” Maka anda bisa dituntut atas dasar “melakukan pelecehan seksual.”   :)
  • Dilarang keras menanyakan usia seseorang di Jepang, karena itu gak sopan. Mereka akan terang-terangan menunjukkan wajah gak suka kalau ditanya “berapa usia anda ?”
  • Amat sangat disarankan jangan pernah coba-coba nge-charge HP / BB anda saat melakukan pertemuan dikantor milik orang Jepang. Bukan karena dilarang sih, namun dimata mereka sangat tidak pantas tamu numpang nge-charge BB atau smartphone di kantor mereka. Siapkan saja “Power Bank” saat anda ke Jepang, jadi masalah lowbatt tidak akan anda alami.
  • Saat makan di Resto cepat saji di Jepang, sehabis makan anda harus membereskan sendiri bekas makan anda tersebut. Jangan harap ada waitress atau pelayan yang akan melakukannya untuk anda. Anda harus mengangkat nampan & tempat makan kotor anda tersebut ke sebuah bak sampah besar yang telah disediakan untuk para kustomer. Berani ninggalin sisa bekas makan anda di atas meja ? siap-siap dipelototin orang-orang satu restoran dan diteriakin Duty Manager yang lagi bertugas. :-)
  • Warga Jepang memiliki “sisi kekanakan” jauh dalam hati mereka.  Hal itu bisa tampak dari berbagai macam jenis billboard di sepanjang pertokoan di Tokyo yang full cartoon, warna-warni cerah ala anime. Belum lagi suara musik-musik seperti lagu anak-anak setiap kereta api berhenti, kereta api mau berjalan dan di mesin penjual minuman kaleng disepanjang jalan.

Full Anime Billboard di Akihabara

  • Jangan harap berpapasan dengan orang Jepang yang mau tersenyum kepada anda di saat weekday (Senin – Jumat) entah dijalan atau Kereta Bawah Tanah. Namun suasana beda akan anda temui saat weekend, banyak suara canda dan tawa dalam kereta.  Mungkin tekanan pekerjaan disaat weekday yang membuat mereka ogah tersenyum.
  • Kecepatan internet sangat “Super” di Tokyo, karena mereka telah menggunakan gelombang WIMAX dan 4G untuk berkomunikasi. Gak ada tuh yang namanya harus nunggu saat download, baru jeda minum seteguk… file sebesar 40 MB langsung selesai diunduh dalam hitungan detik. Yeaaayy!

Bahkan selama di Tokyo (kami tinggal di sebuah hotel di Kawasan Ginza), seringkali saya kelayapan sendirian sampai malam keliling Area Ginza, namun suasana tetap aman. Semuanya serba tertata di Kota Tokyo. Kalau anda mau shopping, maka kawasan seperti Ginza, Shibuya, Harajuku dan Shinjuku sangatlah aman bahkan buat orang yang mau belanja hingga tengah malam, transportasi tetap tersedia dan jalanannya terang serta aman. Pada hari Minggu sore, saya kebetulan berkesempatan menginjakkan kaki di Harajuku, Tokyo. Dari stasiun pemberhentian kereta JR saya menyeberang jalan dan sampai di Takeshi Dori, jalan yang menjadi ciri khas tempat anak muda Jepang mengekspresikan diri ini.
Tujuan pertama tentu adalah gerbang Harajuku. Sepanjang jalan menuju gerbang, puluhan remaja Tokyo tampil dengan berbagai gaya dandanan (biasa disebut “cosplay”, singkatan dari costume play), mulai dari gothic hingga anime. Yang unik, banyak juga turis sengaja berdandan gothic dan ikutan tampil sepanjang jalan. Sialnya saya gak PD tuh kalo harus berdandan ala Sailor Moon… ahahaha.

Same-san with Cosplay Girl

Gerbang Harajuku merupakan titik awal jalan setapak menuju Meiji Jingu, kuil yang menjadi saksi sejarah periode Meiji. Daerah Harajuku memang merupakan perkawinan tradisional dan modern. Di sebelah kiri, di daerah Yoyogi menampilkan unsur tradisional, sementara di sisi kanan, Harajuku modern, mulai dari bangunan dan gaya hidupnya (makanan, kostum, butik, dan pengunjungnya). Sungguh negara yang hebat, tetap melestarikan warisan budaya namun tidak menghindari modernisasi.

Buat yang mau berjudi atau mampir ke “Red District” maka disediakan tenpat khusus di wilayah Roppongi (nahh, saya rasa semua bandit ngumpul disitu deh sebab di brosur2 perjalanan wisata ditulis bahwa tidak aman kalau kesana sendirian tanpa didampingi rekan yang orang Jepang asli). :-) Kejujuran yang sangat menarik dalam sebuah industri pariwisata…

Buat yang kantongnya “pas-pasan” dan pengen liburan ke Tokyo, bisa nginap dikawasan Asakusa. Sebagai bekas daerah lampu merah di zaman Edo (sebutan Tokyo jaman dulu), kabarnya beberapa tempat hiburan di Asakusa masih melestarikan geisha sebagai pelayan para tamu. Juga sebagai daerah pusat hiburan, di sekitar Asakusa banyak ditemui teater kabuki dan rumah penginapan (ryokan) dengan harga terjangkau. Khaosan-Tokyo, losmen andalan para turis ransel (backpacker) juga terletak di daerah ini.

“Bajaj” baterai bebas polusi hanya ada di Ginza

Back to soal kebersihan di Tokyo, Masyarakat Jepang tentu saja tidak mengenal konsep“kebersihan sebagian dari pada iman” sebagaimana yang ada di negeri-negeri Muslim. Namun semangat dan disiplin mereka dalam menjaga kebersihan sama sekali tidak diragukan. Di negeri-negeri muslim seperti Indonesia, tumpukan sampah yang menggunung dipinggir jalan sangat mudah ditemukan, bahkan dikota sebesar Jakarta. Bandara Internasional di Dubai terkenal paling mewah, tapi juga sekaligus terkenal jorok dan kotor. Bagi mereka yang pernah pergi haji pasti menemukan pemandangan yang sama sekali jauh dari semangat menjaga kebersihan. Sampah tidak hanya menumpuk di Musdhalifah, tapi juga berserakan disepanjang jalan dari Masjidil haram ke Mina. So…. siapa yang salah ? manusianya atau aturannya yha ?  hehe.

Oh God… I Love Tokyo so much!!  Sampai-sampai anakku Sonia kuminta saat sudah jadi Chef Pastry nanti, dia bekerja di Hotel di Kota Tokyo saja.  Jadi mami-nya bisa ikutan pindah dan menghabiskan sisa hari tuanya di Kota Tokyo. Daisuki, Aishiteru Tokyo!

Drink Coins Machine all around the town 

Orang Jepang “kegilaan” bikin palsuan makanan dari lilin

1 Comment

Filed under myself & I, Travel